Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Pengusaha Daerah Dilibatkan Aktif dalam Omnibus Law

Senin 09 Dec 2019 01:18 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono (kiri) dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani usai melakukan rapat koordinasi mengenai omnibus law di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono (kiri) dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani usai melakukan rapat koordinasi mengenai omnibus law di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).

Foto: Republika/Adinda Pryanka
Partisipasi daerah penting mengingat dibutuhkan penyebaran informasi yang cepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Tim Satuan Tugas Omnibus Law Rosan Roeslani siap memastikan keterlibatan pengusaha di tingkat daerah dalam pembahasan substansi Omnibus Law. Baik itu untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan maupun Penciptaan Lapangan Kerja dan UMKM. 

Keterlibatan dilakukan dengan menunjuk sejumlah koordinator daerah. Rosan mengatakan, kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman daerah terhadap RUU Omnibus Law. 

Baca Juga

"Kami menyadari, mayoritas implementasi omnibus law dilakukan di daerah, sehingga mereka (pengusaha daerah) harus mengetahui seluk beluk peraturannya," ucapnya saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, akhir pekan lalu.

Langkah awal yang sudah dilakukan Satgas untuk melibatkan daerah adalah mengundang pengusaha dari Indonesia bagian barat, tengah maupun timur dalam rapat koordinasi bersama pemerintah. Turut hadir pula asosiasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota. 

Rosan menekankan, partisipasi daerah sangat penting mengingat dibutuhkan penyebaran informasi yang cepat dan tepat mengenai RUU Omnibus Law ke seluruh Indonesia. 

Selain itu, Rosan menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan Kadin untuk menggalakkan sosialisasi di daerah masing-masing. Mereka bertugas melakukan sosialisasi guna menyampaikan informasi terbaru dari RUU Omnibus Law. 

Kadin telah menetapkan beberapa perwakilan di sejumlah daerah. Untuk region Sumatera, Rosan mengatakan, Kadin menetapkan perwakilan Sumatera Utara sebagai pihak bertanggung jawab. Sementara itu, Sulawesi Selatan untuk koordinator wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur sebagai perwakilan di Nusa Tenggara dan Bali. 

Perwakilan tersebut bertanggung jawab untuk menampung feedback dari para pengusaha di wilayah mereka masing-masing. "Selanjutnya, bisa diserahkan ke kami di pusat," kata Rosan. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, secara umum, pengusaha menyambut baik rencana Omnibus Law. Khususnya di bidang perpajakan yang memang akan memberikan banyak benefit kepada dunia usaha. Misal, kebijakan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan secara bertahap. 

Hanya saja, Shinta menekankan, reformasi perpajakan sulit terjadi apabila tidak diiringi dengan langkah pemerintah untuk ekstensifikasi wajib pajak. "Ini yang menjadi kunci supaya revenue tidak berdampak dengan adanya penurunan (PPh badan) ataupun insentif lain,"  katanya. 

Shinta mengatakan, target pajak yang ditetapkan pemerintah tidak kecil. Oleh karena itu, subyek pajak yang dikejar seharusnya tidak berkutat pada orang yang sama. Artinya, pemerintah harus menambah basis pembayar pajak yang kini hanya 10 persen. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA