Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Prancis Lanjutkan Reformasi Sistem Pensiun

Ahad 08 Dec 2019 08:16 WIB

Red: Elba Damhuri

Skema Pensiun Prancis: Unjuk rasa serikat pekerja yang memprotes perombakan sistem pensiun di Prancis, Kamis (5/12).

Skema Pensiun Prancis: Unjuk rasa serikat pekerja yang memprotes perombakan sistem pensiun di Prancis, Kamis (5/12).

Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA
Prancis memiliki 42 skema pensiun yang berbeda di sektor swasta dan pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh KAMRAN DIKARMA

PARIS -- Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengatakan, akan tetap melanjutkan rencana reformasi sistem pensiun di negaranya. Dia mengungkapkan, perubahan akan dilakukan secara bertahap dan tidak brutal.

"Saya percaya pada dialog sosial. Saya tidak akan pernah berada dalam logika konfrontasi," ujar Philippe, Jumat (6/12).

Hal itu dia sampaikan setelah serikat pekerja di Prancis menyerukan aksi pemogokan dan demonstrasi lanjutan terhadap rencana reformasi pensiun pemerintah pada Selasa pekan depan.

Rencana reformasi sistem pensiun telah menyebabkan Prancis dilanda demonstrasi. Pada Kamis (5/12), setidaknya 800 ribu orang turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa.

Demonstrasi yang telah terjadi di lebih dari 100 kota di Prancis ini, akhirnya berdampak pada lumpuhnya berbagai kegiatan di sana. Para demonstran bahkan sempat memblokir tujuh dari delapan kilang minyak di negara tersebut.

Aksi massa itu menimbulkan kekhawatiran tentang potensi menyusutnya pasokan bahan bakar minyak (BBM). Namun, Kementerian Lingkungan Prancis mengatakan, distribusi pasokan minyak dan barang lainnya masih berlangsung normal.

Pada Kamis (5/12) dan Jumat (6/12), serikat pekerja Prancis turut menghentikan sistem kereta api, bus, dan metro. Hal itu tak pelak menyebabkan sistem transportasi di sana terganggu. Perusahaan kereta api Prancis, SNCF, mengatakan piihaknya memperkirakan gangguan lalu lintas kereta api masih akan berlangsung hingga Senin (9/12) pekan depan.

"Selama akhir pekan, kami memperkirakan akan melihat gangguan yang serupa seperti dua hari terakhir, dengan sekitar 10 hingga 15 persen kereta tersedia. Berdasarkan apa yang kami dengar, sepertinya Senin masih akan sangat sulit," ujar juru bicara SNCF Agnes Ogier pada awak media pada Jumat (6/12).

Wisatawan yang sedang berkunjung ke Prancis, terutama Paris, harus menghadapi gangguan transportasi. Sebagian besar kereta berhenti beroperasi memasuki aksi hari kedua pada Jumat (6/12). Sedangkan, kemacetan lalu lintas nyaris dua kali lipat lebih parah di seluruh jalan Prancis.

Di Paris, lokasi wisata populer, termasuk Menara Eiffel, Musée d'Orsay, dan Istana Versailles ditutup. Sekitar 90 persen jadwal kereta kecepatan tinggi dan kereta antarkota dibatalkan.

Aksi demonstrasi di Prancis juga sempat memicu kerusuhan. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kemanan. Kejadian itu pun berlangsung di ibu kota Paris. Kepolisian Paris dilaporkan telah menangkap sedikitnya 90 orang.

Bentrokan juga terjadi beberapa kota lain seperti Nantes dan Marseille. Kejadian itu memaksa otoritas Prancis menutup sejumlah lokasi atau objek destinasi wisata. Serikat pekerja Prancis memang menentang rencana reformasi sistem pensiun.

Reformasi itu disebut akan membuat penundaan masa pensiun atau pengurangan pesangon pasca-pensiun. Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin memperkenalkan sistem pensiun universal.

Saat ini Prancis memiliki 42 skema pensiun yang berbeda di sektor swasta dan pemerintah. Skema-skema itu memiliki variasi usia pensiun dan tunjangan. Macron berencana memperkenalkan sistem pensiun berdasarkan poin.

Sistem tersebut direncanakan akan menggantikan sistem yang saat ini ada, di mana 42 skema pensiun yang berbeda baik di sektor pemerintah maupun swasta dengan usia pensiun yang beragam serta keuntungannya.

"Apa yang harus kita lakukan adalah mematikan ekonomi," ujar Union Official Christian Groiller of the Force Ouvriere.

Sejak memerintah, Macron memang telah memaksakan beberapa bentuk reformasi termasuk kelonggaran undang-undang buruh serta memotong pajak bagi usaha yang berjalan.

(reuters/ed: setyanavidita livikacansera)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA