REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla menyebut Ujian Nasional (UN) masih relevan diterapkan dalam mengukur kompetensi pelajar di Indonesia. Menurut JK andai UN dihilangkan, sistem dan mutu pendidikan Indonesia akan mundur seperti sebelum tahun 2003 lalu.
"UN masih relevan. Dengan UN ini kita bisa memperketat sistem. Biar pelajar belajar keras," kata JK di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12).
JK tak mempermasalahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang ingin mengevaluasi UN. JK menyebut yang dievaluasi hasil pendidikan, bukan UN.
JK siap mendukung andai Nadiem menemukan cara yang tepat, pas dan relevan untuk menjadi tolok ukur pendidikan di Indonesia. Selama ini menurut JK, UN adalah cara terbaik untuk penyetaraan mutu pendidikan demi menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Andai UN dihapuskan dan kembali ke cara lama, JK tidak yakin mutu pendidikan Indonesia akan menjadi lebih baik. Sekarang dengan adanya UN yang memakai sistem yang ketat menurut JK kualitas dan mutu pendidikan Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Udah ketat gitu aja (dengan UN) mutu pendidikan kita dibanding negara lain masih rendah. Apalagi kalau dibebaskan," ujar JK.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim tengah mengkaji wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Wacana ini menjadi bahasan dalam rapat bersama hari Selasa (26/11) yang melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, staf khusus Mendikbud, bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ujar Nadiem pekan lalu.
Sementara itu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengkaji mendalam soal rencana penghapusan ujian nasional (UN). Kiai Ma'ruf berharap jika UN jadi dihapus, Kemendikbud harus menyiapkan alat ukur standar pendidikan pengganti UN
Menurut Kiai Ma'ruf, keberadaan UN diperlukan untuk tolak ukur standardisasi prestasi anak Indonesia. "UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. jadi kalau itu nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional," ujar Kiai Ma'ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurut Kiai Ma'ruf, wacana penghapusan UN itu saat ini masih dikaji dan tetap dilakukan pada 2020. Karena itu, ia menilai masih ada waktu untuk mengkaji pengganti jika UN jadi dihapus.
"Oleh karena itu saya dengar bahwa sekarang kan masih akan terus sampai 2020 masih, tapi sedang dicari pengganti dari UN, untuk mengukur standar nasional kita. Kalau itu nanti sudah terselesaikan saya kira nggak ada masalah," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
