Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Airlangga: Jadi Ketua Harus Didukung Minimal 30 Persen

Senin 02 Dec 2019 19:17 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12).

Foto: Republika/Prayogi
Airlangga meminta kubu lain tak kembangkan narasi yang keluar dari mekanisme munas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dirinya sudah mengantongi dukungan lebih dari 30 persen sebagai syarat menjadi calon ketua umum Golkar. Tanpa dukungan itu, kata Airlangga, tidak bisa menjadi ketua umum.

Airlangga yang telah mengikuti munas sebanyak empat kali mengklaim, syarat itu tak berubah. "Kalau belum (30 persen) ya bukan jadi caketum. mekanismenya, hari ini pendaftaran jadi bakal calon, untuk jadi calon itu harus 30 persen, jadi kalau tidak punya dukungan bagaimana?" ucap Airlangga di Kantor DPP Golkar, Senin (2/12).

Baca Juga

Setelah memenuhi syarat dukungan 30 persen, kata Airlangga, barulah masuk ke mekanisme voting. "Jadi konsen saja ke munas. Jangan kembangkan narasi lain karena ketum ini paham arahnya ke mana, jangan keluar dari mekanisme munas," kata Airlangga menambahkan.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pendukung Airlangga mengklaim, pencalonan Airlangga berdasarkan dukungan yang diberikan para pimpinan DPD Golkar di seluruh Indonesia. "Pendaftaran ini kehendak kami pemilik suara di Indonesia, menganggap kepemimpinan beliau rekonsiliatif," ujar Dedi. 

Ketua Komite Pemilihan Calon Ketua Umum Golkar Maman Abdurrahman mengklarifikasi polemik soal surat dukungan tertulis sebesar 30 persen dari total pemilih suara. Ia menegaskan, surat itu baru disertakan saat Musyawarah Nasional (Munas).

Menurut Maman, pada 28 November sampai 2 Desember 2019, tahap yang dilakukan Komite adalah tahap penjaringan. Tahap ini hanya melakukan seleksi administratif nama-nama yang akan menjadi bakal calon ketua umjm Golkar.

"Bahwa ada kabar tahapan penjaringan ini kader yang mendaftarkan memerlukan surat dukungan tertulis, saya sampaikan intu tidak benar. Yang ada 30 persen (surat tertulis) itu tahap pencalonan," kata Maman di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12).

Setelah formulir dikumpulkan, Komite akan melakukan nama-nama bakal calon yang lolos seleksi administratif. Setelah itu, baru di dalam Munas dengan agenda pemilihan, para calon ini diharuskan menyerahkan surat dukungan sebesar 30 persen.

"Berdasarkan AD/ART, syarat menjadi calon ketua umum harus didukung 30 persen surat tertulis. Kapan itu? Ada di dalam munas kita," kata Maman.

Bagi calon yang tidak mengantungi dukungan 30 persen, maka kata Maman tidak dapat lanjut ke tahap pemilihan ketua Umum Golkar secara langsung. Sementara, untuk yang berhasil mendapat syarat 30 persen, akan lanjut ke pemilihan secara langsung yang digelar di Munas.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA