Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Surat Dukungan Dinilai Akal-akalan Airlangga Agar Aklamasi

Ahad 01 Dec 2019 11:48 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Indra Bambang Utoyo

Indra Bambang Utoyo

Foto: Republika/ Yasin Habibi
Indra Bambang Utoyo menyatakan dukungan seharusnya dilakukan saat munas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon ketua umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mempermasalahkan persyaratan dukungan pemilik suara yang harus dilampirkan dalam pendaftaran menuju musyawarah nasional (munas) Golkar. Indra menyebut, mekanisme itu merupakan akal-akalan kubu Ketua Umum Golkar pejawat, Airlangga Hartarto.

Indra membenarkan, dukungan minimum 30 persen dari pemilik suara memang tertuang dalam AD/ART Golkar sebagai syarat menjafi ketua umum. Namun, dukungan itu, menurut Indra, seharusnya dilakukan saat munas, bukan sebelum.

Baca Juga

"Saat ini dirancang oleh panitia, bahwa dukungan 30 persen itu dilampirkan dukungan tersebut. Pertama ini tidak sesuai dengan ART. Kemudian siapa yang bisa mendapatkan dukungan 30 persn (180 dukungan suara) dalam dua hari? Ini akal-akalan menggelikan," ujar Indra Bambang Utoyo saat dihubungi, Ahad (/12).

"Yang bisa melakukan ya cuma AH (Airlangga Hartarto)," ujar politikus Senior Golkar itu menambahkan.

Indra mengaku mendapat informasi bahwa Airlangga sudah berkonsolidasi pada Sabtu (30/11) menemui Ketua DPD I dan II se-Sumatera di Padang, Sumatra Barat. Lalu, Indra mengatakan, Airlangga juga sudah menggalang dukungan dari Indonesia timur di Bali.

"Jadi kita-kita yang daftar (caketum) baru diberitahu waktu mengambil formulir kan pada bengong. Untuk apa dibuat suatu pendaftaran, bila cuma seperti main-main begini. Hanya karena ingin aklamasi?" ujar dia.

Indra pun menyebut hal ini sebagai suatu ketidakadilan yg bertentangan dengan prinsip demokrasi. Bila dibiarkan, kata dia, suasana gaduh justru akan menyelimuti internal Golkar dan menjadi bibit perpecahan.

Indra mengingatkan, syarat dukungan 30 persen itu harus dilakukan tertutup, bukan surat terbuka. Berdasarkan Pasal 50 ART Golkar, ia juga menegaskan, seharusnya semua proses penjaringan dan pemilihan dilakukan di dalam Munas.

"Bila mengacu pada Munas di Bali, menyebut nama seseorang itu dilakukan tertutup , tidak terbuka. Karenanya Munas Bali DPD melakukan dukungan secara tertutup. Pasal 50 ART juga menyebut semua proses dr penjaringan hingga pemilihan dilakukan di dalam Munas," kata dia.

Dari kubu Airlangga, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta seluruh kader Golkar tak alergi terhadap aklamasi. Pernyataan ini disampaikan Ace terkait syarat dukungan suara 30 persen untuk menjadi ketua umum Golkar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 AD/ART Golkar, bakal calon ketua umum harus memenuhi 30 persen suara untuk ikut tahap pemilihan. Ace mengatakan, jika misalnya dalam tahap pencalonan hanya ada satu orang yang lolos memenuhi 30 persen pemegang suara, maka dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum.

Namun, dalam AD/ART tidak diatur secara rinci soal tata cara penggalangan 30 persen suara itu. "Kami berpandangan bahwa pemberian dukungan itu sebaiknya melalui surat dukungan tertulis yang merupakan keputusan organisasi DPD PG Kab/Kota/Provinsi secara kolektif," kata dia.

Surat Dukungan tertulis harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris disertai stempel yang merupakan keputusan kolektif dari DPD masing-masing. Jika misalnya, ada 2 atau 3 orang yang memenuhi 30%, maka menurut Ace, baru nanti akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung dalam bilik suara.

Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Golkar menilai, persyaratan dukungan 30 persen untuk menjadi ketua umum Golkar dalam kontestasi musyawarah nasional (Munas) sebagai dinamika yang berkembang. Persoalan itu pun diserahkan pada para peserta munas.

"Waktu rapat pleno itu kan diputuskan, biarkan nanti peserta munas yang akan menetapkan mekanisme pemilihan, itu mekanisme di rapat pleno kemarin," kata Ketua Panitia Melchias Markus Mekeng saat dikonfirmasi. Ia merujuk pada Rapat Pleno Golkar yang digelar Rabu (27/11) lalu.

Dengan demikian, Panitia akan menerima siapa saja yang akan mendaftar sebagai calon Ketua umum partai beringin itu. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 2 Desember 2019. "Ditampung semua," ucap Mekeng.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA