REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- IPB University mendorong peningkatan daya saing ternak sapi di Indonesia melalui program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). Program tersebut kini terdapat di 39 kecamatan yang tersebar di 22 kabupaten di 11 provinsi. Program SPR sendiri sudah mulai dirintis sejak tahun 2012 silam.
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB sekaligus pengagas konsep SPR, Muladno, mengatakan dari 39 SPR, 9 di antarnya telah berhsil dikembangkan dan mulai mandiri. Ia mengatakan, di tiap-tiap SPR, rata-rata memiliki 1.000 indukan populasi sapi yang dikelola oleh 300-400 peternak. Diadakannya SPR, maka para peternak dibentuk kelembagaannya dan diberikan pendampingan.
"Manfaat dari SPR bisa membentuk perusahaan kolektif peternak skala kecil yang dikelola secara profesional. Lalu mampu menghasilkan daging sapi atau sapi perah yang berkualitas tinggi," kata Muladno di Jakarta, Kamis (28/11).
Pada hari yang sama, pihaknya menjalin kerja sama dengan perusahaan agrobisnis, PT Surya Agropratama (SAP) dan perusahaan asal Kanada, Infrabanx untuk duplikasi program SPR di universitas lain.
Dengan begitu, penerapan SPR bisa dikembangkan di tiap-tiap daerah dengan melibatkan universitas setempat sebagai pendamping. Sebab, selama ini, sebanyak 39 SPR yang tesebar di berbagai daerah dikelola langsung oleh IPB.
"Adanya kerja sama ini, nanti SPR akan diduplikasi ke 39 perguruan tinggi, tadinya IPB semua yang membina. Misalnya di Papua, jadi kita tinggal ajari konsep SPR ke universitas di sana, nanti pendampingan ke peternak biar dilakukan universitas yang kita ajari," kata dia.
Pihaknya berharap, lewat kerja sama itu, semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan konsep SPR dalam meningkatkan daya saing usaha peternak lokal. Sebab, harus diakui bahwa mayoritas peternak lokal menjadikan aset ternak sapi yang dimiliki bukan murni untuk bisnis tapi sebagai pegangan harta ketika membutuhkan pengeluaran besar.
Semestinya, peternak didorong untuk menjadi pelaku usaha ternak sapi yang profesional agar keuntungan yang dihasilkan bisa optimal dan berkelanjutan. Hanya saja, kata Muladno, diperlukan dukungan kuat dari para bupati atau wali kota setempat untuk memudahkan persoalan teknis yang bakal ditemui di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
