Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

PDIP: Masa Jabatan Presiden Terlalu Panjang tidak Bagus

Selasa 26 Nov 2019 09:01 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ratna Puspita

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi). Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi). Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
PDIP hanya sepakat amandemen terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, menurutnya, apabila hal tersebut terwujud justru akan membuat kinerja presiden menjadi tidak bagus.

“Penambahan masa jabatan presiden itu wacana yang menurut saya tidak produktif dan tidak bagus ya, kalau menurut saya tetap saja (lima tahun),” ujar Djarot usai menghadiri acara di BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Baca Juga

Ketua DPP PDIP ini menyatakan partainya telah menyepakati hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019 soal amandemen UUD 1945. Amandemen hanya dilakukan terbatas untuk mengkaji menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Amandemen terbatas itu hanya sebatas untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara, tidak melebar kemana-mana,” terangnya

Djarot mengaku dirinya ditugasi sebagai ketua Badan Pengkajian MPR salah satunya untuk mendalami hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019. “Bayangan kita bagaimana Indonesia sampai 100 tahun ke depan, semacam kita bikin road map Indonesia dalam 100 tahun ke depan akan seperti apa,” terangnya.

Djarot mengaku sempat ada yang menanyakan apakah negara lain juga melakukan hal tersebut. Menurut Djarot, Singapura dan Cina telah memulai lebih dulu. 

“Saya ditanya apakah negara lain sudah ada yang punya? Setahu saya, Singapura dan Cina punya (road map), (termasuk) tata geografis geopolitik, harus dihitung semuanya sehingga bisa memperhitungkan Indonesia 100 tahun kedepan seperti apa,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA