Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Formappi Khawatir Usulan Pilkada Lewat DPRD Lolos di DPR

Ahad 24 Nov 2019 18:57 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah

Evaluasi pilkada langsung.

Evaluasi pilkada langsung.

Foto: republika
Partai koalisi pemerintah di DPR dinilai berkompromi untuk mengegolkan aturan itu.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) khawatir bila usulan Pilkada tidak langsung diloloskan di DPR RI. Kekhawatiran ini lantaran gemuknya koalisi pendukung pemerintahan di parlemen.

"Ide pilkada tak langsung ini harus ditanggapi serius kali ini. Ada bahaya ketika koalisi menguasai DPR, ide-ide gila gini bisa dengan mudah diterima," kata Peneliti Senior Formappi Lucius Karus dalam diskusi di Matraman, Jakarta, Ahad (24/11).

Lucius menyebut, para legislator bisa saja membahas soal pilkada tak langsung tanpa ada kontak dengan publik. Padahal, Pilkada tak langsung mendapatkan pertentangan.

Namun atas kompromi partai-partai yang sudah hampir satu kata di parlemen itu bisa satu malam berubah. "Jadi kalau publik tidak lebih kencang katakan ini dari awal, bisa jadi jalan mudah parlemen untuk setuju pada wacana yang sudah berseliweran," kata dia.

Lucius menilai, wacana Pilkada tak langsung ini harus benar-benar ditegaskan untuk ditolak. Terlebih lagi, wacana itu muncul dengan wacana lain yang disebutnya sebagai 'ide gila'. Wacana yang dimaksud misalnya soal mengutak atik masa jabatan presiden, yang berbarengan dengan isu amandemen UUD 1945.

"Di sini poin kenapa pembicaraan soal wacana pilkada tidak langsung ini harus jelas dinyatakan sejak awal bahaya-bahayanya," ucap Lucius.

Seperti diketahui, dari sembilan partai di parlemen, mayoritas merupakan koalisi pemerintah. Ia pun berharap, sebagian oposisi yang tersisa dapat menyuarakan agar pilkada tak langsung dan ide - ide gila yang dilontarkan lainnya dapat dikritisi.

Isu Pilkada melalui DPRD kembali muncul saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Pilkada langsung berbiaya tinggi dan memancing kepala daerah terpilih untuk korupsi. Lucius menolak pandangan Tito itu lantaran yang dinilainya menyebabkan biaya tinggi justru parpol.

Namun, ia lebih khawatir bila Tito hanya menyampaikan apa yang menjadi kepentingan partai. "Siapa tahu mendagri hanya jubir. Siapa tahu sudah ada pembicaraan para elite yang sudah saling tahu bahkan sudah sepakat? Jadi begitu berbahayanya situasi politik itu," ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA