Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

BKKBN: Ibu Kota Baru akan Meratakan Bonus Demografi

Selasa 29 Oct 2019 16:59 WIB

Red: Ratna Puspita

Peta infrastruktur digital di ibu kota baru.

Peta infrastruktur digital di ibu kota baru.

Foto: telkom
Pindah ke ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal menyebut ibu kota baru di Kalimantan Timur akan meratakan bonus demografi menjadi lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, pindah ke ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan.

Baca Juga

"Ibu kota baru, filosofi di mana ada gula ada semut, jadi sudah dapat dipastikan angkatan kerja akan melimpah, pindah, dan akan bekerja di sana. Inilah yang menjadi concern kita," kata Nofrijal di Jakarta, Selasa (29/10).

Selama ini, bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

"Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur," terang Nofrijal.

Dalam rencana pemindahan ibu kota, peran BKKBN dalam pembangunan keluarga menjadi hal yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Sebab, pembangunan keluarga merupakan inti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dimungkiri juga banyak kekhawatiran banyak pihak terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang nantinya ikut bergeser seiring pemindahan ibu kota. Hal ini mau tak mau berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas pendidikan, kesehatan dan hiburan bagi keluarganya.

"Sekaitan dengan persoalan keluarga, akan banyak keluarga yang terpisah. Bagi ASN yang tidak membawa keluarga maka mereka akan menjalin hubungan jarak jauh. Belum lagi dampak sosial yang akan dialami oleh penduduk setempat yang akan kedatangan penduduk dengan beragam karakter dan budaya. Dampak-dampak kependudukan ini juga yang harus dipikirkan pemerintah ke depan," kata Sestama BKKBN.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, BKKBN mengadakan seminar bertajuk Penataan dan Aspek Demografi Terhadap Rencana Pindah Ibukota Negara Terkait Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Seminar tersebut melibatkan para ahli dari segi perencanaan anggaran, tata kota, dan sosiolog yang harapannya bisa memberikan informasi kepada peserta dalam menyikapi isu pindah ke ibu kota baru.

Berdasarkan data Hasil Proyeksi Supas 2015-2045, Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa, tahun 2025 sebanyak 282,4 juta jiwa, tahun 2035 sebanyak 304,2 juta jiwa, dan tahun 2045 sebanyak 318,9 juta jiwa.

Selain itu, terlihat juga tren pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,96 persen, di mana proporsi penduduk menurut umur tahun 2019 usia 0-14 tahun sebesar 24,8 persen, usia 15-64 tahun sebesar 68,7 persen dan usia di atas 65 tahun sebesar 6,51 persen. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah sebesar kurang dari 10 persen kecuali Pulau Sumatera (Supas 2015).

Tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktivitas perekonomian disertai tingginya kadar pencemaran udara, serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di pulau Jawa menjadi alasan presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA