Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Kesepakatan PKS-Berkarya: Tolak Kenaikan BPJS

Rabu 20 Nov 2019 00:20 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Muhammad Hafil

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto seusai konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto seusai konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ada lima poin kesepakatan PKS-Berkarya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menggelar pertemuan dengan Partai Berkarya hari ini, Selasa (19/11) di Jakarta. Dalam pertemuan kedua partai ini, tercapai lima kesepakatan. 

Baca Juga

Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan kesepakatan pertama kedua partai adalah berkomitmen membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kedua kata Pipin, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

Ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

Keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda. Serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.

Terakhir, membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan. Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.

“PKS yakin beroposisi tidak sendirian. Ada banyak pihak, yang mendukung posisi PKS untuk beroposisi menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Pipin.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA