Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Kata Gubernur Lemhanas

Senin 18 Nov 2019 20:55 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi Pilkada langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Agus Widjojo menilai diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam memutuskan apakah pemilihan kepala daerah langsung dan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mudarat atau maslahat.

Perwira tinggi TNI purnawirawan berbintang tiga itu mengatakan tidak juga boleh serta-merta mengatakan Pilkada langsung tidak sesuai dengan UUD 1945. Pasalnya, UUD 1945 itu sengaja disusun bersifat umum, singkat, fleksibel agar mudah ditindaklanjuti dan dijabarkan.

"Jika memang Pilkada langsung memiliki kelemahan-kelemahan, itu perlu ditinjau, apa itu terdapat pada sistem, atau pada implementasi dan pelaksanaan,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen RI Jakarta, Senin.

Agus mengatakan jika diskusi soal amendemen UUD 1945 sudah beberapa kali dilakukan Lemhannas RI. Ia memberitahu jika amendemen terbatas tak boleh hanya berfokus pada satu bagian (part) saja, tapi juga di beberapa bagian meski hanya bersifat penyesuaian.

“Kalau memang perlu dilakukan amendemen UUD 1945, kalau memang itu parsial-parsial, ada berbagai ragam parts. Sehingga yang parsial itu akan banyak dilakukan. Kalau cuma satu part, lantas nanti yang lain tidak adil kalau yang lain tidak diberikan treatment untuk diamendemen,” kata Agus.

Jika nanti amendemen UUD 1945 dilakukan, Agus menyarankan agar pemerintah dan DPR selalu bergerak maju untuk melihat ke masa depan dalam melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap tatanan negara itu.

Ia juga mengatakan pemerintah tidak boleh sampai berpikir untuk membongkar kembali UUD 1945, apalagi mengembalikan peraturan yang sudah pernah diubah di masa lalu.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA