REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, permasalahan gaji guru honorer harus segera diselesaikan bersama pemerintah daerah. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar gaji guru honorer ditambah dari alokasi dana pendidikan.

"Kami sedang bicara dengan Kemenkeu yang memungkinkan guru honorer digaji dari dana alokasi yang diperkirakan untuk pendidikan. Jadi tidak hanya diambilkan dari BOS yang sangat sedikit dan nggak memadai bagi guru honorer," ujar Muhadjir di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).

Ia menyebutkan, 800 ribu guru honorer tersebar di Indonesia. Sementara gajinya guru honorer masih bergantung pada dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dianggap tidak cukup.

Selain itu, Muhadjir juga menjanjikan sejumlah program di bidang pendidikan. Nantinya, pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya untuk siswa SD, SMP, atau SMA, melainkan hingga ke jenjang perkuliahan.

Pemerintah juga berencana menambah jumlah politeknik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Kemudian meningkatkan kerja sama industri dan perbaikan kurikulum.

Muhadjir pun akan memastikan pemerintah untuk menambah lapangan pekerjaan yang produktif untuk menampung usia produktif. Pemerintah memiliki program yang mengintervensi menyiapkan tenaga terampil berkualitas tinggi 

"Berbagai investasi didatangkan di Indonesia untuk beri ruang cukup bagi usia produktif Indonesia ini agar bisa bekerja di lahan di tempat yang juga produktif," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika