Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Senin, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 Desember 2019

Jaga Rahasia Anggaran Kemenhan, Pengamat: Prabowo Cerdas

Rabu 13 Nov 2019 14:44 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Foto: Republika/Prayogi
Membuka anggaran Kemenhan secara rinci dan terbuka tak menguntungkan buat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil langkah cerdas dengan tidak membuka perincian anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.

Dalam rapat yang digelar di gedung DPR RI, Selasa (12/11), Prabowo menolak menuruti permintaan anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk memaparkan program kerja dengan menguraikan anggaran Kemenhan secara terbuka dalam rapat. Anggaran Kemenhan yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun.

"Respons Prabowo tersebut sangat bernas, cerdas, bagus, dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES (Effendi Simbolon) yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak," ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/11).

Dia mengatakan, sikap Prabowo yang hanya bersedia memaparkan perincian anggaran dalam rapat tertutup menunjukkan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parlemen. Prabowo dinilai telah melakukan hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di Tanah Air.

Menurut Emrus, membuka perincian anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat terbuka sangat riskan dilakukan. Ini karena berpotensi menjadi konsumsi publik dan dunia internasional yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan pertahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

"Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk perincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita. Saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI," ujar Emrus.

Dia menambahkan, apabila terdapat negara yang secara terbuka menyampaikan anggaran pertahanan ke publik, hal itu tidak lain merupakan bagian dari strategi pertahanan negara tersebut. "Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang pertahanan," kata pria yang juga menjabat direktur eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA