Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

Soal Eks Koruptor, KPU Dorong Revisi UU dengan Cepat

Senin 11 Nov 2019 23:06 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) didampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting (kiri) mengikuti rapat bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, jakarta, Senin (11/11/2019).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) didampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting (kiri) mengikuti rapat bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, jakarta, Senin (11/11/2019).

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
KPU melihat calon kepala daerah eks koruptor bermasalah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada pilkada hanya akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Namun, jika Komisi II DPR ingin hal tersebut masuk ke dalam undang-undang, ia berharap agar revisi dilakukan dengan cepat.

"Kalau (Komisi II) mau di undang-undang saya mendorong agar revisi UU dilakukan dengan cepat sehingga sebelum pencalonan itu sudah selesai," ujar Arief di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).

Arief menjelaskan, mayoritas anggota Komisi II menyetujui larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Namun, mereka mempermasalahkan peletakan aturan dalam PKPU atau undang-undang.

"Tidak ada yang melarang substansinya, bahwa semua setuju untuk namanya memerangi korupsi ini. Yang mereka tidak setuju kan cara menempatkan normanya di PKPU atau di UU," ujar Arief.

Di samping itu, KPU tak mempermasalahkan pihak yang melakukan judicial review terhadap larangan tersebut. Namun melihat fakta di lapangan, kepala daerah yang merupakan mantan terpidana korupsi selalu bermasalah. Arief mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan hal tersebut.

"Kalau orang sudah ditangkap, sudah menjalani pidana, mestinya kan mereka dikasi kesempatan untuk bertobat, untuk dapat kesempatan lagi. Tapi nyatanya faktanya sekarang gugur lagi argumentasi itu," ujar Arief.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA