Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Mahfud Bahas Papua dengan Menteri Australia

Kamis 07 Nov 2019 14:37 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Foto: Republika/Ronggo Astungkoro
Menko Polhukam Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Australia dalam kunjungannya ke Australia. Mahfud mengatakan, ia membicarakan soal Papua dengan keduanya.

"Saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Mendagri dan Menlu Australia, Peter Dutton dan Marise Payne," ujar Mahfud saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (7/11).

Mahfud mengungkapkan, dalam pertemuan bilateral itu, ia bersama kedua pejabat pemerintah Australia itu membahas tentang kerja sama negara-negara Indo-Pasifik. Hal yang juga dibahas dalam pertemuan itu adalah soal penguatan dukungan Australia soal posisi Papua terhadap Indonesia.

"Dan tentu saja tentang menguatkan dukungan Australia bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI yang tak boleh diganggu gugat. Dengan Menlu Marise kita berbicara tentang kerja sama hukum dan sikap yang sama untuk menghadapi terrorisme," terangnya.

Selain itu, di Australia ia menghadiri Konferensi Internasional tentang "No Money For Terror" yang berlangsung di Melbourne, Australia, pada 7-8 November 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 77 negara dari lima benua. Ada juga utusan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah-masalah terror yang bersifat lintas negara.

Dalam pidatonya sebagai Menko Polhukam, Mahfud menekankan, kini dunia teknologi informasi dan komunikasi memudahkan orang di seluruh dunia melakukan transaksi keuangan melalui internet. Hal itu dapat menolong manusia untuk lebih mudah menyelesaikan urusan-urusan keuangannya, termasuk cara berbisnis secara instan.

"Tetapi pada saat yang sama kemajuan IT itu sering juga digunakan oleh kelompok terroris unuk kegiatan terorisme, seperti transfer uang untuk jual beli senjata secara illegal, pelatihan militer seasta untuk kelompok teroris dan lain-lain," jelasnya.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA