REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi meminta pemerintah daerah (Pemda) agar lebih awas dalam memantau kondisi bangunan sekolah di daerahnya. Sehingga dapat memastikan kondisi bangunan sekolah yang ada di daerah masing-masing layak digunakan untuk kegiatan belajar.
Pernyataan itu disampaikan Didik untuk menanggapi peristiwa ambruknya sekolah di Pasuruan dan Nganjuk, Jawa Timur bebarapa waktu lalu. Mengingat pengawasan standar bangunan serta keamanan sekolah merupakan kewenangan serta tugas dari Pemda. "Itu tugasnya pemerintah daerah. Jadi tidak mungkin semuanya dibebani pusat,” ujar Didik saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (6/11).
Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendibud, kata Didik, hanya berwenang menetapkan standar bangunan sekolah, norma, panduan, kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis. Hanya saja, sambungnya, pemerintah pusat telah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi sekolah. Namun tetap kewenangan penyaluran dana tersebut berada di pemerintah daerah.
"Dana Alokasi Khusus itu salah satu menunya yaitu untuk rehabilitasi. Tapi yang mencantumkan alokasinya ya pemerintah daerah, bukan kita. Pemerintah daerah yang mengusulkan mana yang prioritas mana yang perlu didahulukan,” terang Didik.
Kendati demikian, lanjut Didik, pihaknya tidak lepas tangan terkait insiden tersebut. Bahkan, Kemendikbud telah mengirim tim dan sudah menyampaikan duka cita dan memberikan sumbangan kepada keluarga korban. "Tentu harapannya semoga tidak terjadi lagi ke depannya," harap Didik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
