Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

Rencana Pemekaran Papua Perlu Dikaji Secara Mendalam

Sabtu 02 Nov 2019 17:20 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

Foto: Antara/Gusti Tanati
Pemekaran Papua belum tentu menjadi solusi untuk redakan ketegangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menanggapi wacana terkait rencana pemekaran provinsi Papua. Menurutnya rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

"Rencana pemekaran provinsi Papua Selatan harus dikaji lebih mendalam karena pengalaman pemekaran Papua Barat pada 2003 belum mampu meredam adanya gejolak ditanah Papua hal ini ditandai konflik bersenjata masih terus menelan korban jiwa," kata Kamrussamad kepada Republika.co.id, Sabtu (2/11).

Baca Juga

Menurutnya, filosofi pemekaran harus diubah dari distribusi kekuasaan menjadi redistribusi kesejahteraan. Artinya yang harus dimekarkan di Papua adalah pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebelumnya ide untuk mengkaji lebih mendalam wacana pemekaran provinsi Papua tersebut juga disampaikan anggota Komisi II Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Djarot juga meminta wacana pemekaran Papua dikaji lebih mendalam terlebih dahulu. Sebab, alasan pemekaran tidak boleh hanya berdasarkan alasan keamanan.

"Tentu ini kita harus kaji secara mendalam juga, karena tidak boleh grusak-grusuk, alasan-alasan untuk menambah atau memekarkan provinsi Papua," ujar Djarot.

Ia menjelaskan, pemekaran Papua harus mempertimbangkan banyak hal. Beberapa seperti kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

"Tapi lebih penting dari pada itu pendekatan kesejahteraan, pendekatan pemerataan pembangunan, pendekatan percepatan pembangunan. Jadi bukan sekedar persoalan keamanan," ujar Djarot.

Pemerintah berencana melakukan pemekaran wilayah Papua, dengan menghadirkan provinsi baru, yaitu Papua Selatan. Hal ini sudah dipastikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA