Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Kemendagri: Perlu Penajaman Kegiatan Pemerintah di Papua

Kamis 31 Oct 2019 14:28 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Hafil

Peta Papua. Ilustrasi.

Peta Papua. Ilustrasi.

Foto: Google Maps
Kementerina dan lembaga diharapkan membuat kegiatan yang positif di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai perlunya penajaman dan sinergi kegiatan pemerintah di Papua Dan Papua Barat. Hal itu dilakukan terkait dialog dan sinergi program antar Kementerian/Lembaga terkait kegitan di Papua dan Papua Barat.

“Saya yakin seluruh Kementerian/Lembaga bahkan komponen telah membuat kegiatan yang pasti positif, oleh karenanya forum ini sangat penting agar kita bersinergi dengan tepat sasaran, yang mana dulu yang harus disasar, bagaimana pergerakannya, intinya kita akan berdialog dan bersinergi,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, Bahtiar dalam siaran pers, Rabu (30/10).

Penajaman pelaksanaan program Pemerintah di Wilayah Papua dan Papua Barat tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi interaktif dan sinergi dengan Satuan Tugas Nemangkawi Papua dan Papua Barat yang dibentuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

“Pada saat saya di Timika, kebetulan ketemu Satgas Nemangkawi, kebetulan satgas ini dibentuk Pak Tito Karnavian waktu beliau masih Kapolri, dibentuk dari unsur TNI dan Polri, kita kan bersinergi juga dengan Satgas Nemangkawi,” ujar Bahtiar.

Tak hanya dialog dan sinergi, dalam kesempatan tersebut Bahtiar juga mengungkapkan langkah Pemerintah dalam menangani persoalan di Papua dan Papua Barat, di antaranya Kemendagri telah mengirim personil  ke Provinsi Papua Barat dan Tim dari Ditjen Otda ke Provinsi Jawa Timur 19 Agustus 2019.

"Kita juga terus mendorong peran Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial agar bersinergi secara terpadu untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di wilayah masing-masing serta memberdayakan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, PPWK, FPK, FKUB, dan lain sebagainya" terangnya.

Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda Papua dan Papua Barat untuk menetralisir isu dan informasi yang bersifat provokatif dan hoax.

“Ini kita himbau betul agar semua pejabat memberikan pernyataan yang menyejukkan, tidak memprovokasi dan memperkeruh suasana, ini juga diikuti oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Papua, kita apresiasi itu,” ucap Bahtiar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA