Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Mendagri Sinkronkan Program dengan Kepala Daerah

Selasa 29 Oct 2019 16:55 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Muhammad Hafil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Mendagri ingin program pemerintah sampai ke masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, akan melakukan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia ingin memastikan program pemerintah benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

"Meyakinkan, memberikan pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat. Dan jangan hanya, kita akan sisir, jangan hanya sent (terkirim)," ujar Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Menurut Tito, mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program pemerintah haruslah tersampaikan, jangan hanya sekadar terkirim kepada masyarakat. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Baca Juga

"Kita lihat di Pemda tertentu apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja berang atau belanja modal," terangnya.

Tito mengatakan, jika setelah dilihat itu ternyata lebih banyak belanja pegawai dan barang, berarti anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk kepentingan aparatur sipil negara (ASN)-nya. Masyarakat tidak merasakan hasil dari penggunaan anggaran tersebut.

"Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita lihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau hanya sekadar pengadaan terus enggak dipakai," kata dia.

Tito melihat, anggaran daerah tahun 2019 tidak digunakan secara efektif. Itu karena hingga dua bulan sebelum akhir tahun, dana yang terserap hanya sekitar 60 persen.

"Akhir tahun ini, kita akan melihat, saya mendapatkan informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen penyerapan, bahwa ini lagi dua bulan lagi," ujar Tito.

Tito mengatakan, persentase tersebut menunjukkan penggunaan dana daerah tidak digunakan secara efektif. Karena itu, ia akan mengevaluasi setiap provinsi-provinsi maupun kabupaten-kabupaten yang mendapatkan dana daerah tersebut.

Mantan Kapolri itu mengaku ingin membuat iklim yang kompetitif di lingkungan pemerintahan. Ia akan memberikan penghargaan bagi yang memiliki kinerja bagus dan akan mengumumkan ke publik mana saja yang memiliki kinerja kurang bagus.


"Kemudian setelah itu, kita juga aktifkan Irjen Inspektorat, untuk melihat, menyisir, program-program yang tepat sasaran atau tidak," katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA