Pelantikan presiden dan wakil presiden telah dilakukan. Demikian pula susunan kabinet yang akan membantu kerja presiden telah diumumkan.
Kabinet Indonesia Maju, demikian nama yang disematkan. Banyak rancangan telah disampaikan, banyak janji telah direkap ke dalam sebuah visi misi. Maka tak salah jika rakyat mulai menaruh harapan.
Namun, sebelum berbicara mengenai harapan kemajuan yang ingin diraih di periode pertama, kita tidak boleh melupakan masih banyaknya pekerjaan rumah yang belum tergarap di periode sebelumnya. Setidaknya ada beberapa masalah yang hingga kini masih belum tuntas terselesaikan. Diantaranya masalah korupsi dan indikasi pelemahan KPK, kebakaran hutan dan lahan, kerusuhan di Papua, kontroversi penanganan radikalisme, carut marut jaminan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.
Permasalahan-permasalahan yang hingga kini masih terus membara, tentu tak bisa ditutupi dengan membuat program dan inovasi baru pada pemerintahan yang baru. Namun perlu upaya signifikan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan dirinya pengayom bagi urusan-urusan rakyatnya.
Masalah negeri ini tak cukup diatasi hanya dengan menempatkan orang-orang yang dipandang memiliki kreatiftas dan inovasi. Diperlukan sosok yang memiliki visi dan misi untuk betul-betul mengabdi untuk negeri, bukan yang pada akhirnya mengabdikan kreatifitas dan inovasinya hanya untuk korporasi.
Telah banyak kita saksikan, ketika korporasi menjadi rujukan, maka kasus pembakaran hutan misalnya, menjadi sulit terselesaikan, karena ada kepentingan perusahaan besar yang mengganjal di hadapan. Penanganan kasus korupsi pun tak kunjung usai, karena KPK harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar yang tak ingin dosa rasuahnya terungkap dan pamornya tercederai.
Peran korporasi seolah tak bisa dipisahkan lagi. Mengapa? Kita tentu paham, bahwa biaya besar saat pesta demokrasi hampir mustahil dibiayai dari kocek sendiri.
Di sisi lain, pelantikan para pemegang kebijakan negara yang baru saja kita saksikan, dengan sumpah dibawah kitab suci dari Tuhan, seharusnya menjadi cambuk bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan wewenang sengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak kita pungkiri, dari masa ke masa pelantikan dengan cara yang sama ternyata tetap kita dapati pengkhianatan pada sumpah dan janji itu sendiri.
Barangkali memang beginilah watak asli dari kehidupan kita saat ini, dimana sekulerisme menjadi doktrin abadi. Agama dan Tuhan tak boleh disertakan dalam urusan politik, pemerintahan dan kenegaraan. Sehingga seolah tak ada pengawasan Tuhan pada berjalannya setiap jabatan.
Sungguh hal seperti ini sangat jauh dari gambaran sosok pemimpin duniawi yang ber-visi ukhrawi. Sebut saja sosok Umar bin Khattab, yang pernah ‘blusukan’ menemukan warganya yang memasak batu karena tak punya makanan. Umar bin Khattab memikul sendiri gandum dari Baitul Maal untuk diberikan kepada warganya.
Ketika ditanya mengapa tak menyuruh ajudannya saja? Umar mengatakan bahwa ajudannya tak mungkin kuat memikul dosanya di hadapan Allah swt kelak. Atau sosok lain semisal Umar bin Abdul Aziz, sangat memperhatikan bagaimana infrastruktur yang dibangun agar betul-betul bisa bermanfaat untuk umat. Ia memegang prinsip bahwa seandainya ada seekor keledai saja yang terjatuh karena jalan yang berlubang akibat kelalaiannya, maka ia takut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
Sesungguhnya, mental pejabat yang senantiasa menyertakan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya, dan adanya penataan sistem pemerintahan yang kuat penjagaannya, akan mampu menjadi pendorong kuat para pejabat untuk melaksanakan amanah dan menyelesaikan permasalahan dengan kerja keras sebaik-baiknya.
Inilah yang akan menjadikan masyarakat dan negaranya maju. Namun sebaliknya, jika telah terlepas agama dari benak mereka semua, maka jangankan hendak maju, untuk bertahan tidak mundur dan hanya berjalan di tempat saja akan sangat berat.
Penulis: Muthi Ekawati R, Founder Komunitas Baiti Jannati Malang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
