Linimasa ramai memberitakan prediksi komposisi calon kabinet baru sejak beberapa bulan lalu. Nama-nama yang bermunculan, tak pelak mengundang reaksi netizen. Bagaimana tidak, sebab di tangan kepemimpinan yang baru inilah nasib bangsa ini ditentukan hingga lima tahun ke depan.
Maka, saat pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju dilangsungkan di Istana Negara pada Rabu pagi, 23 Oktober 2019, masyarakat pun kembali mengeluarkan reaksi beragam. Total ada 38 menteri termasuk kepala lembaga yang akan membantu tugas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pastinya tidak akan mampu menyenangkan semua pihak. Apalagi dalam sistem demokrasi, sarat kepentingan bersabung, demi posisi. Lupa bahwa sejatinya para menteri adalah pembantu Presiden. Mereka semua bertanggung jawab terhadap pengurusan umat.
Roda kabinet baru periode 2019-2024 pun mulai berputar sejak diumumkannya Rabu pagi (23/10) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara. Seraya lesehan di tangga beranda Istana Negara, para menteri berfoto bersama.
Istana menyebutkan bahwa yang dilakukan Jokowi dan para 'pembantu' barunya itu untuk menunjukkan persatuan dan kebersamaan di antara mereka tanpa memandang ras, suku, agama dan perbedaan yang ada. Kesan santai ditunjukkan saat pengumuman beberapa waktu lalu.
Kali ini dengan tegas bahwa seluruh jajaran menteri dalam kabinet mengusung visi presiden. Maka menteri yang terpilih, baik berlatar partai atau profesional, semua adalah pembantu presiden untuk mengimplementasikan janji-janji presiden.
Jika kita perhatikan, ada beberapa janji belum terpenuhi pada putaran pertama pemerintahan Jokowi. Seperti misalnya, pemberantasan korupsi, pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pemerataan pembangunan. Persoalan yang belum tuntas di periode pertama semestinya dituntaskan pada periode ini
Ditambah lagi dengan adanya tantangan baru yang muncul, misalnya defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, juga kualitas sumber daya manusia.
Utang negara, juga patut mendapat perhatian serius. Sebelumnya, Lembaga pemeringkat utang internasional, Moody’s Investor Service menyampaikan potensi peningkatan risiko gagal bayar utang swasta korporasi Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.
Kembali rakyat menaruh harap, pada wajah-wajah baru kepemimpinan di tanah air. Semoga seluruh permasalahan yang mengganjal negeri ini segera dituntaskan. Hingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengirim: Lulu Nugroho, Muslimah Penulis dari Cirebon
Ikuti Whatsapp Channel Republika
