Monday, 7 Ramadhan 1442 / 19 April 2021

Monday, 7 Ramadhan 1442 / 19 April 2021

Penerimaan Pajak Meleset, BKPM: Butuh Pendanaan Kreatif

Senin 14 Oct 2019 18:40 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) memberikan penjelasan usai melakukan mengumumkan penjajakan minat investor atau market sounding bandara di Singkawang di Gedung BKPM, Senin (7/10).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) memberikan penjelasan usai melakukan mengumumkan penjajakan minat investor atau market sounding bandara di Singkawang di Gedung BKPM, Senin (7/10).

Foto: Republika/Rahayu Subekti
Melesetnya target merupakan dampak dari kondisi APBN yang mengetat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, memprediksi bahwa penerimaan pajak pada tahun ini bakal meleset dari target. Melesetnya target merupakan dampak dari kondisi APBN yang mengetat ditambah tren perlambatan ekonomi dunia yang bakal makin berat. Karenanya, Thomas menilai disaat sulit seperti sekarang, Indonesia sangat membutuhkan pendanaan kreatif agar pembangunan infrastruktur nasional tetap berjalan.

"Saya tekankan bahwa kebutuhan kita terhadap skema-skema pendanaan kreatif akan menjadi lebih mendesak," kata Thomas di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).

Pendanaan kreatif, menurut Thomas, menjadi sangat memungkinkan karena likuiditas global saat ini tengah melimpah. Oleh karena itu, Indonesia mesti memanfaatkan kesempatan besarnya likuiditas untuk memperoleh pendanaan dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Juga

"Poinnya, likuiditas itu ada tapi bisa disalurkan ke dana pensiun, asuransi, atau ke proyek-proyek yang imbal hasilnya menarik," kata dia.

Skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA) disebut Thomas cukup membantu pemerintah untuk memperoleh pendanaan kreatif tanpa membebani APBN. Ia mengakui, BKPM sejauh ini cenderung fokus pada investasi di sektor industri manufaktur dan kurang fokus pada investasi bidang infrastruktur.

BKPM, kata Thomas, dalam posisi mendukung Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai institusi yang memimpin program PINA.  "Kami melalui kantor-kantor perwakilan di mancanegara akan mensinergikan dan mempromosikan PINA maupun KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar dia.

Sebanyak lima perusahaan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta melakukan penandatanganan perjanjian pendahuluan (HoA) untuk pembangunan infrastruktur senilai total Rp 29,3 triliun. Pendanaan infrastruktur tersebut murni dikeluarkan oleh perusahaan.

Kerja sama tersebut mencapai kesepakatan berkat fasilitasi oleh Unit Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). Adapun lima perusahaan yang meneken kerja sama yakni yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) dengan total investasi Rp 23,3 triliun untuk pembangunan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi.

Dari total investasi itu, Jasa Marga menjadi mayoritas investor. Adapun panjang ruas tol tersebut mencapai 172,91 kilometer yang merupakan ruas terakhir dari Tol Trans Jawa.

Kerja sama kedua yakni antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana bersama PT ICDX Logistik Berikat. Nilai kerja sama mencapai Rp 6 triliun untuk supplychain financing di bidang konstruksi. Investasi tersebut digelontorkan oleh ICDX Logistik, dimana Rp 5 triliun untuk Wijaya Karya dan Rp 1 triliun untuk Jasa Sarana.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA