Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Pekerja Bangunan Takut, Rehabilitasi Wamena Digarap TNI

Selasa 08 Oct 2019 12:40 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini

Kondisi Wamena, Papua pascaricuh ( Ilustrasi)

Kondisi Wamena, Papua pascaricuh ( Ilustrasi)

Foto: AP
Rehabilitasi bangunan rusak di Wamena ditarget mulai pada dua pekan mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan rusak akibat kerusuhan di Wamena, Papua bisa dimulai dua pekan mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, proses pembangunan kembali bangunan dan rumah yang rusak akan dilakukan oleh aparat TNI.

Ditunjuknya TNI untuk melakukan rehabilitasi bangunan rusak di Wamena bukan tanpa alasan. Basuki mengungkapkan, banyak pekerja bangunan yang kabur dan enggan untuk melanjutkan pekerjaannya di Wamena. Sama halnya dengan ratusan warga Wamena yang masih memilih untuk mengungsi di Jayapura atau daerah lain. Para pengungsi ini, ujar Basuki, memilih pulang ke Wamena bila situasi keamanan sepenuhnya pulih.

"Ya persoalannya siapa yang berani (membangun di Wamena). Banyak (pekerja) yang kabur karena takut. Saya saja kalau ke sana kontak dulu aman atau nggak,"  ujar Basuki usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (8/10).

Selain persoalan nihilnya pekerja bangunan yang mau menggarap proses rehabilitasi, Basuki menilai dilibatkannya aparat TNI bisa mempercepat proses perbaikan bangunan yang rusak. Di sisi lain, ujar Basuki, pemerintah kesulitan mengirim pekerja bangunan dari luar Wamena.

Basuki menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalam proses pembersihan puing dan sisa demonstrasi yang berujung ricuh pada 23 September 2019 lalu. Kementerian PUPR, ujar Basuki, telah mengirimkan tim teknis untuk melamukan pendataan dan audit terhadap kerusakan bangunan.

Tercatat ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Kantor Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, hingga Dinas Perhubungan.

Selain bangunan rusak berat, tercatat pula 34 bangunan mengalami rusak ringan dengan rincian 8 gedung kantor dan 26 gedung sarana pendidikan. Pemerintah juga mencatat ada 450 rumah toko (ruko) dan 165 rumah yang rusak akibat dibakar massa.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA