Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Tarif Tol Naik, Sosialisasi Setelah Pelantikan Presiden

Sabtu 05 Oct 2019 12:34 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Ruas tol yang sudah pasti dinaikan yakni Jakarta-Tangerang.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera mengumumkan kenaikan  sejumlah ruas jalan tol. Direncanakan sosialisasi tarif ini akan dilakukan setelah pelantikan presiden.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tarif sejumlah ruas tol dijadwalkan naik memasuki akhir tahun ini.

“Nanti setelah tanggal 20 baru kita sosialisasikan (penyesuaian tarif tol),” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10).

Baca Juga

Menurutnya penetapan penyesuaian tarif tol harus terlebih dahulu disosialisasikan. Namun, melihat beberapa terakhir situasi yang tak mendukung maka hal ini dihindari agar tidak menjadi polemik bagi masyarakat.

“Harusnya sosialisasi tapi dengan kondisi seperti ini jadi nanti supaya tidak gaduh,” ucapnya.

Basuki menyebut saat ini pemerintah baru memutuskan satu ruas tol yang akan dinaikkan tarifnya yakni Jakarta-Tangerang. “Belum ada lagi yang diajukan. Tol Jakarta-Tangerang sudah kita tetapkan,” ujarnya 

Menurutnya pemerintah masih melakukan evaluasi terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM).  “Sekarang kita mau lihat SPM-nya, kalau tidak memenuhi SPM tidak akan dinaikkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Basuki menyebut sebanyak 21 ruas tol belum tentu akan disesuaikan tarifnya. Sebab, kebijakan menaikkan tarif tidak hanya dilihat berdasarkan periode waktu dua tahun sekali.

“Tidak hanya karena dua tahun (naikkan tarif tol). Kalau sudah SPM tidak dipenuhi maka tidak naik,” ucapnya.

Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menambahkan., proses evaluasi standar pelayanan minimum sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.

“Bulan ini sama bulan kemarin sudah mulai pengukuran SPM dan hasilnya segera kita evaluasi. Setelah itu kalau sudah memenuhi, kita akan ajukan ke pak menteri (Basuki) untuk penyesuaian tarif,” jelasnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA