Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Banten Kebut Pemerataan Fasilitas SMA Hingga ke Pelosok

Jumat 04 Oct 2019 12:46 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam / Red: Dwi Murdaningsih

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy usai upacara peringatan HUT  ke-74 RI di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Banten, Sabtu (17/8)

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy usai upacara peringatan HUT ke-74 RI di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Banten, Sabtu (17/8)

Foto: Republika/Alkhaledi Kurnialam
Pemprov Banten mengupayakan ada SMA dan SMK negeri dalam satu kecamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyebut saat ini yang masih dalam proses dan akan terus digenjot kedepannya adalah soal pemerataan fasilitas pendidikan menengah atas hingga ke pelosok Banten.

Selama ini mediakuinya mang banyak keluhan masyarakat terkait perbedaan kondisi kesejahteraan hingga layanan dasar di Banten Utara yang meliputi Tangerang hingga Cilegon dengan Selatan Banten seperti Pandeglang dan Lebak.

"Saat ini kita sedang upayakan bahwa SMA, SMK negeri itu minimal dalam satu Kecamatan itu ada satu. Dengan adanya sistem zonasi sekarang ini tentunya kebutuhan akan sekolah negeri itu semakin tinggi sehingga fasilitasnya saat ini harus dipenuhi. Jadi konteksnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, usai acara dialog pembangunan Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Banten, Kamis (3/10).

Dirinya berharap agar jumlah partisipasi sekolab di Banten semakin bertambah.  Hal inilah yang mendasari pihaknya untuk merealisasikan program Pendidikan gratis, pembangunan fasilitas sekolah dan penambahan rombongan belajar.

Terkait partisipasi pendidikan, menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), program pendidikan gratis diklaim telah berpengaruh dalam menumbuhkan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dan rata-rata lama sekolah. Disebutkan pada 2017 APM sekolah di Banten sebesar 60,05 yang kemudian naik menjadi 62,02 di 2018. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang pada 2017 pada angka 8,53, telah naik menjadi 8,62 pada 2018.

"Kita lihat juga dalam konteks Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2019 ini khsusunya di tingkat SMA dan SMK juga meningkat. Jadi intinya yang kita upayakan adalah bagaimana masyarakat supaya mendapatkan layanan pendidikan minimal 12 tahun," ucap Wagub.

Melalui Pergub 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis, para pelajar SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri saat ini memperoleh layanan pendidikan tanpa dipungut biaya. Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim pada tahun lalu ini disebut berdampak besar khususnya dalam menumbuhkan angka partisipasi belajar.

Dengan upaya pendidikan gratis pada tingkat menengah atas ini, diharapkannya dapat berdampak pasa kesejahteraan masyarakat dan dalam hal penguatan ekonomi warga Banten. Partisipasi pendidikan yang semakin membaik juga bertujuan agar kesempatan siswa mendapatkan pekerjaan juga bisa semakin tinggi.

Khusus pada SMK, Pemprov Banten akan merevitalisasi sekolah kejuruan yang ada di Banten terutama agar lulusan sekolah ini bisa sesuai dengan kebutuhan daerah. Nantinya, kejuruan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

"SMK negeri ini harus sesuai kebutuhan daerahnya, misalnya di suatu wilayah adalah daerah industri maka kejuruannya juga harus sesuai, atau daerah itu merupakan wilayah agrobisnis maka kejuruannya adalah tentang pertanian," jelas Wagub.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA