Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Politikus PAN Kritik Penanganan Papua

Selasa 01 Oct 2019 07:37 WIB

Red: Joko Sadewo

Dradjad Wibowo

Dradjad Wibowo

Foto: Republika/Prayogi
Pilihan kebijakan pemerintah atas penanganan kasus Papua susah dipahami.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo merasa hal wajar kalau ada ketidakpuasan di bidang polhukam terhadap pemerintahan Jokowi. Sebagai orang yang pernah bertugas sebentar di bidang polhukam, Dradjad mengaku sulit mencerna pilihan kebijakan yang diambil.

Menurut Dradjad, di Papua, terakhir di Wamena, demo dan kerusuhannya sudah bukan lagi protes biasa. Kasus itu menurutnya sudah jelas tindak separatisme. Korban jiwa dan kehancuran bangunan sangat jelas. Ada pelanggaran HAM oleh para separatis juga jelas.

Dradjad bahkan melihatnya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Dradjad memakai Laporan dari Komisi Ahli  yang bertugas berdasarkan Resolusi 780 dari Dewan Keamanan PBB yang mendefinisikn pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagai: “a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas".

"Tapi di dunia internasional, narasi yang muncul justru klaim rasisme terhadap saudara kita di Papua. Ini ditambah berita tentang ketidakadilan terhadap mereka. Saya membaca banyak media dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tulisannya seperti itu semua,” kata Dradjad menjawab pertanyaan Republika.co.id, melalui pesan watsapp, Selasa (1/10).
 .
Dradjad menilai tidak ada narasi apapun yang kuat dari Indonesia, yang menjelaskan berbagai kejahatan terhadap etnis dan pemeluk agama lain di Papua. "Lalu apa tindakan aparat, khususnya dari Polri, terhadap itu semua? Tidak etis jika saya ungkap berdasarkan laporan intelijen yang saya terima,” kata politikus senior ini.

Dradjad berpesan, untuk kejahatan yang jelas seperti di atas, tindakannya perlu tegas. Baik secara hukum, maupun fisik jika terpaksa. Jangan sampai ada kesan gamang.

"Kita pernah berhasil meredam kerusuhan yang lebih besar di Papua pada awal dekade 2000-an. Tidak ada salahnya ini dijadikan rujukan,” ungkap Dradjad.

Jangan sampai, lanjut dia, kejadian di mana tindakan tegas dibutuhkan, justru aparat gamang. Sebaliknya, di mana seharusnya dialog yang dikedepankan, aparat justru bertindak represif dan berlebihan.

Terakhir, isu Papua berhasil digagalkan oleh para diplomat Indonesia di sidang PBB. "Kita harus memberi apresiasi yang tinggi kepada mereka. Meski demikian, opini melalui pers dunia jangan sampai diabaikan,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA