REPUBLIKA.CO.ID, Gelombang penolakan menguat atas rencana revisi UU Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Disinyalir, upaya ini berpotensi membatasi penanganan korupsi yang terbukti selama ini justru banyak dilakukan oleh oknum partai politik ataupun pejabat penyelenggara negara.

Sebagai lembaga antikorupsi, KPK selayaknya independen, bersih dari pengaruh dan intervensi pihak tertentu. Keberadaan dan kemandirian KPK justru harus didukung.

Sebagai bukti kesungguhan pemerintah dalam memerangi dan mengungkap praktik kotor dan merebaknya mental korup di kalangan pejabat negara.

PENGIRIM: Sapta Wulandari, Sleman, Yogyakarta

Ikuti Whatsapp Channel Republika