Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Bahas Papua, Benny Wenda Debat Sengit dengan Yenny Wahid

Senin 09 Sep 2019 00:01 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah

Yenny Wahid

Yenny Wahid

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Benny Wenda menuding Wiranto telah membuat milisi sipil di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putri mantan presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berdebat dengan pemimpin pergerakan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda. Mereka bertelekonferensi dalam acara The Stream yang disiarkan stasiun televisi Aljazirah pada Kamis (5/9) dan diunggah ke Youtube pada Ahad (8/9). 

Acara itu dipandu Femi Oke. Pada awal tayangan, dia bertanya kepada Benny bagaimana rasanya menjadi seorang Papua di Indonesia? Benny mengatakan, selama 58 tahun, Papua Barat berada di bawah pendudukan ilegal Indonesia. 

Benny mengklaim Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. "Kami berbeda secara geografis, budaya, bahasa. Kami tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Itulah mengapa mereka memanggil kami 'monyet'," katanya merujuk pada kasus ujaran rasialis yang terjadi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. 

Menurut Benny, Belanda sebenarnya telah memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat pada 1961. Namun, kata dia melanjutkan, pada 1962-1963, Indonesia memulai pendudukan ilegal di sana. 

Sejak saat itu, pemerkosaan, penahanan, dan penyiksaan terhadap warga Papua berlangsung. "Sebanyak 500 ribu orang, pria dan wanita, terbunuh, hingga saat ini," ujar Benny. 

photo
Personil Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Ahad (1/9/2019).
Masyarakat pun turun ke jalan menuntut penentuan nasib sendiri, tapi ditolak. Benny mengatakan pada 1969, dilakukan the Act of Free Choice (penentuan pendapat rakyat/Pepera). "(Tapi) kami menyebutnya the Act of No Choice," kata dia. 

Baca juga,  Kapolres Jamin Keamanan dan Keselamatan Siswa Papua. 

Benny pun sempat menyinggung tentang klaim melalui Perjanjian New York yang ditandatangani 15 Agustus 1962. Pernyataan Benny tentang Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dikonfrontasi kepada Yenny.

"Apa yang disinggung Benny sebelumnya bahwa Perjanjian New York yang terjadi pada 1962, pada dasarnya menyerahkan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Hal itu diakui 93 negara," ucap Yenny. 

Benny pun segera menyergah. "Tidak, Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Anda keliru menjelaskannya. Pepera 1969, PBB hanya mencatatnya. Negara-negara Afrika-Karibia menolak klaim Indonesia," ujar Benny. 

Silang pendapat pun terjadi, namun pembawa acara segera mengakhiri dan mengambil alih kembali perbincangan. Yenny pun diminta melanjutkan penjelasannya, termasuk perihal reintegrasi Papua. 

Yenny menjelaskan, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, isu pembangunan menjadi salah satu masalah di sana. Tak hanya itu, kurangnya transparansi dan tata pemerintahan yang baik menjadi faktor penyebab lainnya. "Jadi ini isu yang kompleks," ujarnya. 

Dia mengatakan, Papua memiliki otonomi khusus yang tak dinikmati provinsi lainnya di Indonesia. "Contohnya, hanya warga Papua yang dapat menjalankan pemerintahan di Papua. Tapi mereka (warga Papua) juga diperkenankan menjabat di provinsi lain. Bahkan jabatan tertinggi di Indonesia," ucap Yenny. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA