Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Dinkes Karawang Kaji Anggaran untuk Premi BPJS

Kamis 05 Sep 2019 23:45 WIB

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan (ilustrasi)

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan (ilustrasi)

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Usulan kenaikan biaya premi BPJS Kesehatan Karawang menunggu keputusan pusat

REPUBLIKA.CO.ID,  KARAWANG -- Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, akan mengkaji anggaran untuk biaya premi BPJS Kesehatan. Perubahan ini, menyusul dengan adanya wacana kenaikan premi BPJS tersebut. Jika, premi tersebut final dinaikan, maka anggaran di daerah juga akan turut menyesuaikan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Nurdin Hidayat, mengatakan, jika sudah final mengenai premi BPJS kesehatan ini, maka di daerah akan menyesuaikan. Termasuk, instansinya sebagai pelaksana. Mengingat, ada 100 ribu warga Karawang, yang tercover dalam BPJS kesehatan.

"100 ribu warga ini, dulunya merupakan penerima manfaat program asuransi kesehatan yang digulirkan pemkab, yakni Jamkesda. Tapi, sekarang semuanya sudah migrasi ke BPJS kesehatan," ujar Nurdin, kepada Republika, Kamis (5/9).

Baca Juga

Karena itu, pihaknya akan menyesuaikan anggaran untuk premi BPJS kesehatan bagi 100 ribu warga ini. Tahun ini, alokasi untuk pembayaran premi BPJS ini mencapai Rp 17 miliar. Bila, pemerintah sudah final menaikkan premi itu, maka alokasi yang ada bisa disesuaikan.

Misalkan, kenaikan premi BPJS nanti 50 persen, maka pihaknya akan mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 17 miliar, menjadi Rp 25 miliar. Begitu pula, bila kenaikan premi asuransinya 100 persen, maka instansinya juga akan mengusulkan kenaikan biaya menjadi Rp 35 miliar. 

"Akan tetapi, usulan perubahan anggaran untuk premi BPJS ini, tentu menunggu keputusan pusat terkait wacana tersebut," ujar Nurdin.

Selain itu, untuk perubahan anggaran premi BPJS ini tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Adapun, dinas kesehatan hanya sekedar mengusulkan. Karena instansi ini, adalah pelaksana dari kebijakan program kesehatan yang digulirkan pemkab.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA