Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

China Awalnya Tolak Usul Hong Kong Tangguhkan RUU Ekstradisi

Jumat 30 Aug 2019 15:18 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Foto: AP Photo/Vincent Yu
China mengendalikan tanggapan pemerintah Hong Kong atas kericuhan yang terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Awal musim panas ini, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengajukan laporan ke Beijing yang memuat lima tuntutan utama para pemrotes. Dalam laporan itu, dengan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) ekstradisi dapat membantu meredakan krisis politik yang terjadi di Hong Kong.

Hal itu terungkap dari tiga orang sumber Reuters yang menyatakan pemerintah pusat China menolak laporan Lam untuk mencabut RUU ekstradisi. China memerintahkannya untuk tidak menuruti tuntutan pemrotes pada waktu itu.

China menolak usulan Lam untuk mengatasi krisis. Hal tersebut menjadi bukti konkrit sejauh mana China mengendalikan tanggapan pemerintah Hong Kong atas kericuhan yang terjadi.

Pemerintah pusat China mengutuk protes yang terjadi dan menuduh kekuatan asing memicu kerusuhan di Hong Kong. Kementerian Luar Negeri China berulang kali memperingatkan negara-negara lain agar tidak ikut campur di Hong Kong, dan menegaskan situasi di sana merupakan masalah internal.

Menurut sumber, dari laporan Lam tentang keributan, ia menjabarkan solusi untuk menenangkan protes yang terjadi. Laporan dibuat sebelum pertemuan 7 Agustus di Shenzhen tentang Hong Kong yang dipimpin oleh pejabat senior China yang memeriksa kelayakan dari lima tuntutan para pengunjuk rasa.

Selain penarikan RUU ekstradisi, tuntutan lain yang dianalisis dalam laporan, yakni penyelidikan independen terhadap protes, pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis, tidak menggunakan istilah kerusuhan dalam menggambarkan protes, dan menjatuhkan dakwaan terhadap mereka yang ditangkap sejauh ini. Menurut seorang pejabat senior pemerintah Hong Kong, yang berbicara dengan syarat anonim, penarikan RUU dan penyelidikan independen dipandang sebagai yang paling layak secara politis.

Ia mengatakan, langkah itu dapat membantu menenangkan beberapa pengunjuk rasa yang lebih moderat. RUU ekstradisi merupakan salah satu masalah utama yang telah mendorong protes, menarik jutaan orang turun ke jalan-jalan Hong Kong. Lam mengatakan RUU itu ditangguhkan, tetapi menolak menyatakan secara eksplisit RUU itu telah ditarik.

Menurut pejabat senior pemerintah, Beijing menyatakan kepada Lam untuk tidak menarik RUU itu atau meluncurkan penyelidikan atas keributan. Ini termasuk tuduhan kepada kepolisian yang dianggap berlebihan.

Tiga orang lainnya, yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior di Hong Kong dan juga menolak untuk diidentifikasi, mengonfirmasi pemerintah Hong Kong telah menyerahkan laporan itu. "Mereka bilang tidak. Situasinya jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang," kata sumber itu. 

Seorang pejabat senior China mengatakan pemerintah Hong Kong telah menyerahkan laporan itu kepada Central Co-ordination Group for Hong Kong and Macau Affairs, kelompok tingkat tinggi yang dipimpin oleh anggota Politburo Standing Committee, Han Zheng. Pejabat itu mengonfirmasi China menolak menyerah pada tuntutan para pemrotes. China menginginkan pemerintah Lam mengambil lebih banyak langkah inisiatif.

Dalam sebuah pernyataan menanggapi Reuters, kantor Lam mengatakan pemerintahnya telah melakukan upaya mengatasi masalah para pengunjuk rasa. Akan tetapi tidak mengomentari langsung apakah mereka telah membuat proposal seperti itu ke Beijing atau menerima instruksi.

Pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri China dirujuk ke Hong Kong dan Macau Affairs Office (HKMAO), biro tingkat tinggi di bawah Dewan Negara Cina, namun HKMAO tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks. Kedua sumber Hong Kong menyatakan laporan itu disampaikan antara 16 Juni dan 7 Agustus, saat HKMAO dan perwakilan China Liaison Office di Hong Kong mengadakan forum di dekat Shenzhen. Pertemuan yang dihadiri oleh hampir 500 tokoh, dan pengusaha  dari Hong Kong.

Lebih dari dua bulan protes telah melibatkan Hong Kong dalam krisis yang paling parah sejak bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada 1997. Awalnya dimulai sebagai gerakan menentang RUU ekstradisi. Kemudian telah berubah menjadi kampanye yang lebih luas untuk hak-hak, dan demokrasi yang lebih besar dalam tantangan langsung ke Beijing.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA