REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mendatangkan rektor asing di berbagai universitas di Indonesia. Kendati demikian, Presiden meminta agar program ini tak berbenturan dengan aturan yang ada.
“Pada prinsipnya beliau setuju. Tapi regulasinya suruh menata kembali. Jangan sampai kita berbenturan dengan undang-undang dan peraturan,” ujar Menristekdikti Mohamad Nasir usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).
Karena itu, ia menegaskan program mendatangkan rektor asing ini akan terus berjalan sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri. Nasir juga mengatakan akan merevisi sejumlah aturan terkait. Sebanyak 16 peraturan pemerintah pun akan diperbaiki.
“Kalau permen sih mudah, sudah saya (perbaiki). PP yang harus kita perbaiki dulu. PP yang ada 14 atau 16 PP yang harus kita perbaiki,” tambahnya.
Lebih lanjut, menurutnya, rektor asing tersebut akan diujicobakan terlebih dahulu di universitas-universitas swasta yang regulasinya tak seketat di universitas negeri. Diharapkan, rektor asing yang didatangkan tersebut memiliki pengalaman dan jaringan, serta mampu mengangkat perguruan tinggi Indonesia masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik dunia.
Sejumlah perguruan tinggi di negara lain pun telah menerapkan program ini. Salah satunya yakni Nanyang Tehnological University (NTU) di Singapura yang kemudian masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik 12 besar dunia.
Begitu pula Arab Saudi yang juga telah mendatangkan rektor asing dan dapat mengangkat peringkat perguruan tinggi dari peringakt ke-800 menjadi 189 besar dunia.
“Karena mereka dari orang asing banyak, 40 persen dari asing, rektor dan dosennya. Kita masih sangat jauh dan kita masih sangat alergi dengan asing. Padahal itu hal biasa di dunia perguruan tinggi. Harus berkolaborasi,” ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro itu.
Nasir yakin, rektor asing yang didatangkan ini bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakaat Indonesia. Ia menargetkan program ini dapat berjalan di universitas negeri pada 2020 nanti. Sedangkan untuk universitas swasta, program ini sudah dapat dijalankan.
“Mudah-mudahan dalam periode ini bisa saya launching swasta yang sudah jalan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
