Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

BIN Minta Prajurit TNI Terpapar Radikalisme Disterilisasi

Rabu 07 Aug 2019 19:34 WIB

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Karta Raharja Ucu

Prajurit TNI, ilustrasi

Prajurit TNI, ilustrasi

Sterilisasi dilakukan agar prajurit TNI kembali mencintai NKRI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan H Purwanto menyebutkan, prajurit TNI yang terpapar radikalisme harus disterilisasi agar kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi kepada orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila," kata Wawan di sela-sela diskusi kebangsaan 'Quo Vadis Indonesia' yang digelar Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) bersama Uniti Indonesia di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Wawan mengatakan, pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan sebanyak tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme lantaran sikapnya sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila, patut ditelaah. "Itu tentu ada dasarnya di mana menteri menyatakan seperti itu. Diupayakan supaya ada sterilisasi supaya tidak meluas dan melebar," kata Wawan.

Nantinya, kata dia, akan ada verifikasi siapa-siapa saja yang sudah terpapar ideologi radikal tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, Wawan berharap agar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral, atau bahkan dapat kembali mendukung NKRI.

Berdasarkan data dari Kemenhan sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Selain itu, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila. Kemudian, 19 persen lebih pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil (PNS) menolak ideologi Pancasila.

"Yang paling kami sedihkan lebih dari 23 persen pelajar, generasi penerus kita dan mahasiswa tidak peduli dengan Pancasila bahkan mendukung agar negara indonesia menjadi negara khilafah," kata Ketua Umum Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa, Baskara Sukarya di tempat yang sama.

Menurut Baskara, fakta-fakta yang terungkap dari Kemenhan itu harus dicermati dan perlu dicari solusinya. Generasi penerus yang akan memegang estafet keberlanjutan bernegara tentu harus dibekali kembali dengan pendidikan bagaimana menghidupkan kembali pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA