Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

Insentif Disiapkan untuk Kampus yang Mau Terima Rektor Asing

Ahad 04 Aug 2019 22:25 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Yudha Manggala P Putra

Menristek Dikti Mohamad Nasir saat berbincang dengan wartawan di Jakarta,  Selasa (30/7).

Menristek Dikti Mohamad Nasir saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/7).

Foto: Republika/Karta Raharja Ucu
Salah satu insentif yang diberikan adalah penambahan anggaran dari pusat ke kampus.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah insentif bagi perguruan tinggi dalam negeri yang mau dipimpin oleh rektor asing. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyebutkan, salah satu insentif yang akan diberikan adalah penambahan anggaran dari pusat ke kampus untuk perbaikan kualitas pengajaran.

Anggaran ini, ujar Nasir, juga diberikan agar kampus mau melakukan perbaikan kualitas sehingga peringkat perguruan tinggi di skala global ikut naik. Nasir juga mengaku idenya untuk 'mengimpor' rektor asing mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden, ujar Nasir, memiliki pemikiran bahwa sistem kompetisi mampu menaikkan kualitas pendidikan. 

"Jadi budget (yang akan dinaikkan) untuk meningkatkan rating perguruan tinggi," kata Nasir di Istana Bogor, Ahad (4/8).

Nasir percaya, masuknya tenaga pengajar profesional asing akan membuat tenaga pengajar lokal semakin terpacu meningkatkan kualitasnya. Meski begitu, Nasir juga menyiapkan sejumlah syarat bagi tenaga pengajar asing yang ingin 'melamar' sebagai rektor di Indonesia.

Syarat yang diajukan, di antaranya adalah calon rektor harus memiliki jaringan yang baik di kalangan profesional. Kedua, calon rektor harus memiliki pengalaman dalam memimpin perguruan tinggi di luar negeri.

Syarat ketiga, ujar Nasir, calon rektor harus memiliki pengalaman dalam menerbitkan publikasi dan riset. "Baru kemudian kita financing. Masalah pendanaan," katanya.

Nasir pun berencana merevisi sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dianggap menghambat kebijakan impor rektor. Alasannya, ada beleid yang mengharuskan rektor perguruan tinggi dalam negeri dijabat oleh Warga Negara Indonesia (WNI).  "Harus diubah kalau mau. Saya ubah ini," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA