Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

2.018 Ruang Kelas SD Rusak di Tasikmalaya

Kamis 01 Aug 2019 17:13 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Andi Nur Aminah

Bangunan sekolah rusak akkibat gempa di kawasan Gunungsari, Lombok Barat, NTB.

Bangunan sekolah rusak akkibat gempa di kawasan Gunungsari, Lombok Barat, NTB.

Foto: Antara
1.014 ruang kelas membutuhkan rehabilitasi sedang, sisanya butuh rehabilitasi berat.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mencatat sebanyak 2.018 ruang kelas dari 1.086 sekolah dasar (SD) negeri di wilayahnya dalam kondisi rusak. Sebanyak 1.014 ruang kelas membutuhkan rehabilitasi sedang, sementara sisanya butuh rehabilitasi berat.

Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Opan Sopian mengatakan, data itu didasarkan usulan dari setiap sekolah yang ada ke Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, jumlah kuota ruang kelas yang diterima pada 2018 hanya untuk 325 ruang kelas. "Tentu tidak semuanya dapat, termasuk SDN Puspamulya karena datanya belum masuk ke sistem. Jadi masih dalam daftar tunggu," kata dia, Kamis (1/8).

Baca Juga

Sebelumnya diberitakan, dua ruang kelas di SDN Puspamulya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang melanda pada 2017. Selain itu, sisa empat ruangan lainnya pun terlihat sudah mulai rusak pada bagian plafon yang berlubang.

Opan mengatakan, data yang masuk ke Dapodik itu menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya hanya bertugas melakukan verifikasi kepada sekolah yang mendapatkan kuota rehabilitasi. "Misal hanya dapat kuota 500, kita yang verifikasi apakah masih butuh rehabilitasi," kata dia.

Menurut dia, sistem bantuan seperti itu memang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya, kuota untuk perbaikan tak sesuai dengan priorotas sekolah yang harus diperbaiki.

Namun, pihaknya telah mengadakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perubahan sistem tersebut. "Sudah ada respons. Jadi ke depan usulan dari prioritas kab/kota atau dinas pendidikan. Misalnya dari kuota Rp 50 miliar, kita yang verifikasi sendiri yang diutamakan," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA