Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Ketegasan Jokowi dalam Memilih Menteri Diuji

Rabu 31 Jul 2019 10:12 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

Joko Widodo

Joko Widodo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri dari parpol memiliki dualisme, ke Presiden dan partainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ketegasan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menterinya untuk kabinet pemerintahannya mendatang tengah diuji. Sebagai seorang Presiden terpilih, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menentukan kabinet.

"Presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Ia menilai idealnya komposisi kabinet adalah kabinet ahli (zaken kabinet) atau paling tidak kabinet dengan komposisi dari koalisi terbatas. Yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional dan proses pengangkatan anggota kabinet lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata.

"Loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada Presiden (tunggal). Menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas (split loyality) memiliki loyalitas ke Presiden sekaligus ke parpol asalnya," katanya.

Pangi menambahkan, selain melaksanakan platform Presiden, para menteri dari unsur partai juga berkepentingan membesarkan partai. Oleh karena itu Presiden harus mampu mengendalikan kabinet sehingga potensi loyalitas ganda para menteri dapat diminimalisasi.

"Menteri dari unsur parpol seharusnya tidak memiliki jabatan strategis di partainya. Sekali lagi, Presiden harus mampu mengendalikan kabinet secara tegas, efektif tanpa ada loyalitas ganda para menterinya," ucapnya.

Ia berpandangan, Presiden secara konstitusional memiliki posisi yang sangat kuat, sehingga tidak perlu 'setengah hati' dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat. Dengan demikian, pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme.

"Sekuat apapun upaya intervensi  dan tekanan politik tidak akan memberi pengaruh apapun jika presiden secara personal juga kuat. Namun personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang relatif lemah akan membuat presiden cenderung akomodatif, terhadap parpol dan kekuatan politik lainnya," tuturnya.

Terakhir, ia beranggapan kondisi tersebut membuat hak prerogatif Presiden tidak akan maksimal dijalankan jika masih berkompromi politik dalam pembentukan kabinet.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA