REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mendorong pemerintah segera menuntaskan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini menanggapi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk merekrut 100 ribu guru baru tahun ini. 

"Kalau saya sih butuh yang pasti-pasti saja mau dari Mendikbud, Menpan. Sampai saat ini enggak ngaruh karena PPPK tahap pertama itu pemberkasan saja belum baru diumumkan. Tolong selesaikan yang real buat kita jangan kita diikuti ternyata enggak jadi ini," kata Titi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (24/7). 

Pada Februari 2019 lalu, pemerintah sudah membuka pendaftaran untuk PPPK dan telah diumumkan di hampir semua daerah di Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada kelanjutan dari pengumuman tersebut. 

Titi pun berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian bagi para tenaga honorer agar tidak merasa nasib mereka digantungkan. "Apa enggak hebat pemerintah itu, dari Februari sampai sekarang lho. Saya enggak ngerti maksudnya apa. Makanya mau koar-koar seperti apa Mendikbud, Menpan, enggak berarti di kita. Kami hanya perlu hal yang nyata," kata dia. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan akan merekrut guru secara berkala selama lima tahun ke depan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Supriano mengatakan saat ini masih kekurangan guru sebanyak 707 ribu. 

Ia berharap, selama lima tahun bisa direkrut sebanyak 707 ribu guru untuk memenuhi kekurangan tersebut. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pada tahun ini Kemendikbud berencana menambah kebutuhan guru melalui perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019 yang akan datang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika