Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

Tambahan Partai KIK, PDIP Ungkit Pentingnya Oposisi

Jumat 28 Jun 2019 15:49 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Koalisi akan terbangun dengan sehat apabila dibangun sebelum pelaksanaan pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons wacana bakal bertambahnya partai dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dengan menekankan pentingnya partai yang berada di luar kubu pemerintah. Partai berlogo banteng moncong putih itu berpendapat, keberadaan oposisi akan menciptakan kondisi demokrasi yang sehat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi sehat membutuhkan adanya partai yang berada di luar pemerintahan alias oposisi. Dia melanjutkan, hal itu akan memberikan keuatan penyeimbang bagi partai koalisi pemerintah.

Baca Juga

"Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (28/6).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini lantas menyinggung buku Election Management yang menyebutkan pentingnya oposisi. Dia mengatakan, PDIP berpolitik didasarkan pada teori, tradisi demokrasi, serta Pancasila.

"Sebuah koalisi akan terbangun dengan sehat apabila dibangun sebelum pelaksanaan pemilu presiden," kata Hasto.

Namun, dia mengakui, politik berjalan dinamis. Dia mengatakan, PDIP menyerahkan sepenuhnya penambahan anggota koalisi, termasuk pembentukan kabinet, kepada Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal merapat ke partai pengusung koalisi Jokowi. Belakangan, hal serupa juga terjadi pada Gerindra.

Namun, perbedaan pendapat masih terjadi antara anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). TKN menyebut partai bersutan Prabowo Subianto itu pantas untuk ditawari bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tawaran ini lantaran adanya sejumlah partai di KIK memandang Gerindra sebagai partai yang terhormat. Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut Gerindra dinilai menjadi oposisi yang gentle.

Wakil Ketua TKN itu juga menilai jika partai berlambang burung garuda ini dianggap tidak mengajak kelompok pendukungnya untuk berlaku anarkis. Pendapat sebaliknya dilontarkan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

Dia berpendapat, memperkuat koalisi yang sudah terbangun sejak pemilihan dan kampanye jauh lebih diutamakan. Juru Bicara TKN ini menilai, partai-partai dan para relawan yang terbentuk sebelum Pilpres inilah yang telah berjuang dan bekerja keras untuk memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf.

photo
Infografis Partai Gerindra dan Jokowi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA