Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Mendikbud Revisi Aturan PPDB Sesuai Arahan Presiden

Jumat 21 Jun 2019 16:16 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Muhammad Hafil

Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Foto: Didik Suhartono/Antara
Evaluasi PPDB terkait aturan yang masih menuai kontroversi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Evaluasi yang dilakukan merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah kita tindak lanjuti dengan perubahan revisi, itu merupakan arahan dari Presiden," kata Muhadjir, di Kantor Kemendikbud, Jumat (21/6).

Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan adalah bagian-bagian mana yang masih menuai kontroversi. Salah satu yang masih menimbulkan masalah adalah kuota untuk siswa berprestasi dari luar zonasi.

Muhadjir menjelaskan, semula untuk siswa berprestasi hanya sebanyak 5 persen. Namun, Jokowi berpesan supaya persentase tersebut diperlonggar. Kemendikbud pun mengikuti arahan tersebut dengan memberi kuota untuk siswa berprestasi dengan interval persentase 5-15 persen.

Saat ini ada daerah yang sudah bisa melakukan PPDB zonasi dengan lancar. Revisi tersebut, kata Muhadjir tidak mempengaruhi daerah-daerah yang sudah lancar menjalankan PPDB.

"Yang sudah lancar enggak ada masalah jalan terus, yang sudah lancar biarkan dengan kelancarannya yang belum lancar mudah-mudahan menjadi lancar dengan adanya revisi itu," kata Muhadjir menegaskan.

PPDB 2019 menuai protes di berbagai daerah. Provinsi Jawa Timur bahkan sempat menghentikan sementara PPDB yang dilakukan. Terkait hal ini, Muhadjir mengatakan usai dihentikan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Tidak hanya itu, Muhadjir juga telah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait masalah yang terjadi. Demikian juga dilakukan komunikasi lebih lanjut kepada daerah lain yang mengalami masalah dalam PPDB 2019.

Ia pun berharap dengan adanya revisi ini dapat mengakomodasi masalah-masalah yang terjadi dalam PPDB 2019. "Harapan kita ini bisa mengakomodasi, kita ambil kebijakan sesuai dengan arahan Presiden," kata Muhadjir.


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA