Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Jokowi Perintahkan Mendikbud Evaluasi Kebijakan Zonasi

Jumat 21 Jun 2019 12:34 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani

Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Foto: Didik Suhartono/Antara
Jokowi sudah perintahkan kepada menteri untuk evaluasi zonasi PPDB.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Presiden menilai, setiap daerah di Indonesia memiliki karakter berbeda terkait pendidikan, termasuk kaitannya dalam proses penerimaan siswa baru.

"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," jelas Jokowi usai meninjau pembangunan runway ketiga di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (21/6).

Sehari sebelumnya dalam kesempatan kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur, Presiden juga sempat menyampaikan bahwa kebijakan zonasi ini memang perlu dievaluasi. Ia menemukan banyak kendala di lapangan.

Kebijakan zonasi dalam sistem PPDB memang menuai pro dan kontra. Sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur misalnya, mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi. Sistem membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.

Bahkan, ratusan wali murid bertahan di kantor Dinas Pendidikan Surabaya hingga Rabu (19/6) malam. Mereka bertahan untuk memrotes pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri sistem zonasi.

Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut. Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA