Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Sepertiga Warga Kanada tak Setuju Pejabat Pakai Simbol Agama

Ahad 26 May 2019 13:11 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ani Nursalikah

(Ilustrasi) bendera Kanada

(Ilustrasi) bendera Kanada

Foto: wikipedia.org
Quebec mengusulkan undang-undang sekulerisme.

REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Sebuah survei di Kanada menunjukkan sepertiga warga Kanada tidak setuju pejabat yang terpilih di kursi pemerintahan mengenakan simbol agama. Hasil survei ini pun berada di tengah sebagian warga Kanada yang dengan tegas mendukung Piagam Hak dan Kebebasan dalam mengibarkan gagasan keanekaragaman.

Dilansir Huffington Post, mayoritas warga Quebec dalam survei tersebut setuju politikus federal, provinsi, dan lokal tidak diperkenankan mengenakan jilbab, salib, atau serban saat bekerja. Sementara secara nasional, 49 persen responden mengatakan, tidak akan mendukung larangan itu, serta 37 persen mendukung.

Survei oleh Leger Marketing dilakukan untuk mengukur sentimen publik sehubungan dengan undang-undang sekulerisme yang diusulkan di Quebec. Undang-undang itu akan melarang pegawai negeri di posisi otoritas memakai simbol agama.

Usulan undang-undang memang tidak akan meluas ke pejabat terpilih, namun pertanyaannya ada pada paradoks mencolok antara orang-orang Kanada itu sendiri. Apakah larangan itu dimaksudkan soal bagaimana perasaan warganya yang berbeda agama mengenai tanda-tanda keagamaan.

Presiden Association for Canadian Studies selaku ketua survey Jack Jedwab mengatakan, menyelam lebih dalam ke angka-angka hasil survei ini menunjukkan pendukung terkuat dari larangan bagi politikus. Hal itu adalah mereka yang lebih mungkin merasa terancam oleh minoritas agama. Menurutnya, mereka juga mengungkpkan perasaan negatif terhadap Islam, Muslim, dan bereaksi negatif terhadap jilbab.

Data survei menunjukkan, responden berinteraksi lebih banyak dan mereasa nyaman di sekitar agama minoritas lah yang cenderung mendukung larangan simbol-simbol agama untuk pejabat terpilih. Lebih dari 80 persen dari semua yang disurvei mengatakan, memiliki pandangan positif terhadap Piagam Hak dan Kebebasan sehingga mereka mendukung multikultularisme.

"Ini menujukkan paradoks mencolok di antara warga Kanada. Orang-orang menyatakan apresiasi luas terhadap keberagaman, kita toleran dan menerima kebiasaan dan tradisi agama-minoritas, namun pada saat yang sama, kita, pada tingkat yang signifikan tidak menyukai gagasan politikus mengenakan simbol atau tanda agama," ujar Jedwab.

Hasil survei juga menunjukkan para pemimpin federal harus mendekati isu simbolisme agama dengan hati-hati di Quebec sebagai provinsi yang bergerak untuk memberlakukan hukum sekularismenya. Jedwab menilai, pemimpin NDP Jagmeet Singh, seorang Sikh yang mengenakan serban berwarna cerah, akan mengalami masa yang sangat menantang di Quebec.

"Dia mungkin akan menghadapi beberapa tantangan yang orang mungkin tidak akan ungkapkan di depan umum, tetapi mereka merasa secara pribadi," katanya.

Selama kampanye pemilihan federal terakhir, simbolisme agama menjadi topik perdebatan setelah Pengadilan Federal Kanada menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah untuk menjatuhkan larangan mantan pemerintah Konservatif untuk mengenakan niqab pada upacara kewarganegaraan.

Mantan pemimpin NDP Tom Mulcair mengambil sikap tegas terhadap larangan itu. Menurut Mulcair, hal itu merugikannya dalam pemilihan dalam dukungan untuk larangan kuat di Quebec, di mana basis partainya paling kuat.

Kendati demikian, Jedwab yakin Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berhasil mengimbangi masalah niqab pada 2015 karena Mulcair menjadi beban perhatian Quebec.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA