Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

1.000 Ulama dan Santri Beri Dukungan Moril kepada KPU

Senin 20 May 2019 17:39 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andi Nur Aminah

KPU, ilustrasi

KPU, ilustrasi

KPU sama dengan Ulil Amri dalam penyelenggaraan pemilu yang harus ditaati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1.000 ulama dan santri dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) memadati Tugu Proklamasi sebagai wujud dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga menggelar doa bersama untuk menjaga persaudaraan dan persatuan. Mereka memberi dukungan moril kepada KPU agar menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai aturan yang berlaku.

"KPU sama dengan Ulil Amri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dan dihormati," ujar Koordinator JIK Irfaan Sanoesi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (20/5).

Baca Juga

Menurut Irfaan, KPU telah bekerja luar biasa keras mewujudkan kedaulatan rakyat lewat pemilihan umum. Rakyat datang ke TPS adalah wujud people power sebenarnya. Sebaiknya semua mengapresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi bagi pahlawan demokrasi yang gugur di hari pencoblosan.

Karena itu lanjut Irfaan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu karena terdapat kecurangan, seharusnya menyelesaikannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah tersedia lembaga-lembaga yang menangani soal pemilu mulai dari bawaslu, DKPP hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika menemukan kecurangan tempuhlah jalur yang konstitusional dan diatur oleh undang undang karena negara kita adalah negara hukum. Kami menolak segala bentuk aksi inkonstitusional yang bisa mendatangkan mudharat bagi negeri ini," ujar Irfaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh KH Kurtubi dari Dewan Syuriah Jamiah Ahli Thariqah Al Mu'taborah (JATMI) Jakarta Timur. Dia mengatakan people power itu sudah dilaksanakan ketika 17 April silam. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan di akar rumput.

KH Sulaeman dari Tanfidz JATMI Jakarta Timur mengemukakan people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan oleh tokoh-tokoh tertentu dan ini merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU. Dia menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu. "Kami datang ke sini, untuk mendukung dan menerima sepenuhnya hasil KPU. Siapa pun pemenangnya adalah kehendak rakyat dan akan menjadi ulil amri kita semua," kata KH. Sulaeman.

Jaringan Islam Kebangsaan yang turun dalam aksi hari ini adalah para ulama dan santri yang berasal dari berbagai Ponpes dan majelis taklim. Di antaranya, Ponpes Sabilul Mursyidin, Ponpes Cinta Rasul, Ponpes Nurul Hikam, Majelis Taklim Masrom al-Khairat, Majelis Taklim al-Mukarromah, Majelis Taklim Raudhatul Mutaallimin, Nurul Bayan, Zahrul Firdaus, Nasuha, dan Murussafaat, serta Majelis dan Zikir Miftahul Nurul.

JIK juga mengajak semua elemen masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa (ukhuwwah wathaniyah), sesama Muslim (ukhuwwah Islamiyyah) dan menjaga persaudaraan dalam kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA