Saturday, 28 Sya'ban 1442 / 10 April 2021

Saturday, 28 Sya'ban 1442 / 10 April 2021

Fadli Zon Nilai Wacana Tim Hukum Nasional Melawan Konstitusi

Selasa 07 May 2019 17:38 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat hak warga negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon menyoroti wacana pembentukan Tim Hukum Nasional oleh Menkopolhukam Wiranto. Fadli menilai, wacana Wiranto membentuk tim untuk mengawasi pernyataan tokoh melawan konstitusi.

Fadli menekankan, menurut UUD 1945, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara baik lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul. Fadli pun menentang wacana Wiranto itu.

"Jadi jangan seenaknya bicara seperti itu. Dia itu bukan pemilik negara ini, dan negara kita adalah negara kesatuan RI yang berdasarkan konstitusi," kata Fadli di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (7/5).

Fadli menekankan, hal yang menyangkut kebebasan berpendapat dan menyuarakan kebenaran dijamin konstitusi. Dengan adanya tim itu, kata Fadli, Wiranto justru dinilai melawan konstitusi. Dengan adanya wacana Wiranto ini, tuduhan represif pada pemerintah pun semakin menguat.

"Rezim ini bisa dianggap sebagai rezim yang represif dan otoritarian tapi yang amatiran. Karena ya itu tadi, asal jeplak aja. Nggak didasarkan pada pemikiran yang kokoh dan pertimbangan yang jelas," kata Fadli Zon.

Baca Juga

Pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Antara lain tokoh yang kerap memaki dan mencerca Presiden.

"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan, tim tersebut terdiri dari pakar hukum tata negara dan para profesor serta doktor dari berbagai universitas. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA