Jelang Ramadhan ada kebahagian tersendiri bagi muslim. Bulan penuh hikmah dan gerbang ketaatan kaffah. Namun kebahagian ini menyisakan sedikit noda kekecewaan.
Apa pasal? Tak lain tak bukan harga-harga kebutuhan pokok selalu naik. Bahkan untuk 2019 ini kenaikan sudah dimulai sejak awal tahun. Ironis.
Para emak harus melakukan banyak upaya pengencangan ikat pinggang, ketika bumbu masakan juga ikutan melambung. Bawang putih mencapai 60 ribu per kg, bawang merah kualitas bagus 40 ribu kg.
Sayuran juga ikutan naik per ikatnya (bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain). Belum jenis protein seperti tahu, tempe, daging ayam dan telur. Bahan makanan pokok seperti beras, jagung, tepung. Lalu minyak goreng, gas elpiji dan sebagainya sudah lebih dulu mengalami kenaikan.
Ada beberapa teori kenapa harga kebutuhan pangan meroket. Pertama, stok barang di pasar sedikit, tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Kedua, faktor cuaca, menyebabkan gagal panen. Ketiga, adanya penimbunan dan permainan harga oleh para tengkulak.
Jika stok barang di pasar sedikit dan kegagalan panen, maka pemerintah mengambil kebijakan impor. Namun hal ini tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Harus dilakukan upaya kebijakan di bidang pangan. Bahan makanan pokok menjadi prioritas utama. Berikutnya bahan-bahan pelengkap kebutuhan pokok seperti protein nabati, hewani, sayur mayur dan bahan bumbu makanan.
Bawang merah maupun putih bagi orang Indonesia adalah bahan pokok pengolahan makanan jadi. Warung-warung makan Tegal maupun Padang menjadikan bawang sebagai bahan utama masakan mereka. Sehingga jika bahan ini naik, otomatis juga mempengaruhi aroma masakan atau harga jual.
Dampak lanjutnya adalah pada jumlah pembeli yang berkurang. Jika pembeli berkurang, pundi-pundi harta ikut melayang. Jadi dari harga bawang naik efeknya sungguh luar biasa. Bagaimana rakyat tidak protes.
Selanjutnya jika harga bawang melambung akibat penimbunan dan permainan harga, maka pemerintah harus melakukan tindakan hukum atas pelaku. Operasi pasar perlu dilakukan untuk menstabilkan harga.
Sanksi hukum yang berat sebagai bentuk preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan mereka jelas menyengsarakan rakyat. Tugas penguasa melakukan riayah atas urusan umat, apalagi menyangkut kebutuhan krusial.
Pemerintah Indonesia harus melakukan pembenahan di bidang pangan. Lahan-lahan mati mestinya dihidupkan kembali untuk konsentrasi pada tanaman pangan. Daulat pangan mesti jadi prioritas utama. Jangan melakukan ekspor bahan pangan ke luar negeri sebelum kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi. Demikian juga jangan sering melakukan kebijakan impor jika ternyata bahan pangan tersebut melimpah di tingkat petani.
Indonesia negeri kaya, gemah ripah loh jinawi. Kekayaan alamnya luar biasa. Luas laut dan daratannya tidak kalah dengan negeri di Eropa. Tanah subur cocok bagi pertanian. Seharusnya mampu menghasilkan swasembada pangan sebagaimana sejarahnya dahulu.
Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kebutuhan lahan, bibit, pupuk, pengolahan lahan demi hasil maksimal, alat-alat pertanian hingga distribusi vital adanya campur tangan penguasa. Rakyat tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri, sedangkan ada banyak tangan-tangan kotor ikut bermain pada bidang ini. Wallahu'alam bi Showab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
