Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

Pengamat: Kampanye Hitam Soal Khilafah dan PKI Harus Disetop

Selasa 02 Apr 2019 15:35 WIB

Rep: Riza Wahyu Pratama/ Red: Andri Saubani

Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto dan ketua KPU Arief Budiman saat debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Capres No 01 Joko Widodo bersama Capres No 02 Prabowo Subianto dan ketua KPU Arief Budiman saat debat keempat Capres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Foto: Republika/Prayogi
Jokowi dan Prabowo sudah sepakat menjunjung ideologi Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri B Satrio mengatakan, kampanye hitam terkait ideologi Khilafah dan PKI harus dihentikan. Menurutnya, hal itu tidak sesuai lagi dengan ideologi kedua calon presiden.

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah sepakat dalam debat keempat. Mereka sama-sama menjunjung Ideologi Pancasila," kata Hendri kepada Republika, Selasa (2/4).

Baca Juga

Ia menambahkan, jika pada kenyataannya kampanye hitam masih dilakukan, maka hal itu secara otomatis gugur. Kampanye hitam soal Khilafah dan PKI bertentangan dengan ideologi capres.

Pria yang sekaligus pendiri KedaiKOPI itu kemudian menyinggung soal kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam, narasi berbau negatif yang tidak berdasar alias bohong. Sedangkan kampanye negatif, narasi berbau negatif yang sebenarnya memiliki basis fakta.

"Kampanye hitam adalah kampanye yang tidak ada datanya. Sedangkan kampanye negatif ada datanya, cuman sifatnya negatif," tutur Hendri.

Sebelumnya, dalam debat keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). Jokowi mengatakan, dirinya diterpa isu PKI. Sedangkan rivalnya, Prabowo mengatakan, ia diserang dengan isu pro khilafah.

Akan tetapi, keduanya kemudian bersepakat bahwa Ideologi Pancasila sudah final. Selain itu, keduanya juga sepakat untuk menjaga Pancasila bersama-sama.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA