Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Parlemen Inggris Tolak Empat Alternatif Brexit

Selasa 02 Apr 2019 11:56 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah

Demonstran anti-Brexit membawa patung Perdana Menteri Theresa May dekat College Green di Houses of Parliament, London, Senin (1/4).

Demonstran anti-Brexit membawa patung Perdana Menteri Theresa May dekat College Green di Houses of Parliament, London, Senin (1/4).

Foto: Jonathan Brady/PA via AP
Pemerintah akan terus mencari dukungan untuk meninggalkan Uni Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Anggota parlemen Inggris gagal mencapai mayoritas suara pada empat alternatif dari kesepakatan Brexit pemerintah. Sekretaris Brexit, Stephen Barclay mengatakan, pemerintah akan terus mencari dukungan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE).

"Mereka terus menolak meninggalkan tanpa kesepakatan, sama seperti menolak tidak meninggalkan sama sekali. Karena itu satu-satunya pilihan adalah menemukan jalan yang memungkinkan Inggris pergi dengan suatu kesepakatan," katanya, dilansir di Aljazirah, Selasa (2/4).

Para anggota parlemen menolak rencana potensial mengadakan referendum kedua. Ini mempertahankan hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan UE setelah Brexit, serta mencegah keberangkatan tanpa adanya kesepakatan.

Legislator memberikan suara 292-280 terhadap rencana mengadakan referendum baru. Sementara ide serikat pabean lintas partai ditolak oleh 276-227 suara.

Sebelumnya, para anggota parlemen telah menolak perjanjian yang menetapkan syarat-syarat untuk kepergian Inggris dari UE dalam tiga kesempatan. Kesepakatan yang disebut Perdana Menteri Theresa May dikalahkan oleh 58 suara di parlemen pekan lalu.

Inggris diatur untuk keluar dari blok Eropa pada 12 April. Jika tidak, May harus meminta UE memperpanjang lagi proses Brexit, atau membawa Inggris keluar dari UE pada 12 April dengan tanpa kesepakatan.

Peneliti di King's College London, Alan Wager mengatakan, opsi yang ditolak semuanya memberikan beberapa kontrol sebagai imbalan atas stabilitas. "Para anggota parlemen ini berargumen ada baiknya kehilangan kontrol politik untuk mendapatkan stabilitas ekonomi," katanya.

"Anggota parlemen tidak begitu yakin tentang hal itu, terutama anggota parlemen di partai Konservatif, yang benar-benar menginginkan kontrol itu dan kemampuan membuat kesepakatan perdagangan dengan seluruh dunia," ujar dia.

Batas waktu 12 April yang diberlakukan oleh UE, memberi May kurang dari dua pekan untuk menjembatani perbedaan. Sebagian ingin memutuskan hubungan dengan UE, dan yang lain ingin menjaga hubungan yang telah mengikat Inggris ke blok selama hampir 50 tahun.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA