Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Jawab PDIP, PSI: Publik Rindu Partai Nasionalis Sejati

Rabu 13 Mar 2019 11:32 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah

Partai Solidaritas Indonesia.

Partai Solidaritas Indonesia.

Foto: dok
PSI siap menerima kritik dari PDIP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest menilai masyarakat Indonesia rindu dengan partai nasionalis sejati. Hal tersebut diungkapkannya untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno yang mengatakan bahwa PSI kurang informasi terkait pengesahan 443 Perda Syariah.

"Bentuk nyata peraturan mayoritas di atas minoritas. Publik yang rindu partai nasionalis sejati sudah tidak akan puas diberikan jawaban ngawang seperti pembumian gagasan," ujar Rian kepada Republika.co.id, Rabu (13/3).

Rian mempertanyakan, sikap sejumlah partai yang dilabeli partai nasionalis justru terlibat aktif dalam pengesahan 443 Perda Syariah di Indonesia yang salah satunya adalah PDIP. Ia pun menilai masyarakat sudah jenuh dengan jargon-jargon.  "Masyarakat sudah jenuh dengan (parpol) yang hanya sekedar pekik 'Merdeka'," ujar Rian.

Meski berada dalam satu koalisi dalam mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Rian menegaskan, partainya siap menerima kritik dari PDIP. Menurutnya, kritik dari satu koalisi merupakan bentuk kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin meningkat.

"Justru bentuk kritik PSI ke teman koalisi adalah bentuk pendidikan politik, agar publik tercerahkan seperti apa posisi politik partai nasionalis besar di Indonesia," ujar Rian.

Kritik tersebut juga tak menyurutkan PSI untuk tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. "Soal memenangkan Jokowi, di setiap blusukan saya pun di Jakarta Timur, saya akan mengawali pidato saya dengan menceritakan alasan kita harus pilih Jokowi," ujar Rian.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyindir partai-partai politik yang berlabel nasionalis tapi malah mendukung peraturan daerah (perda) syariah yang diskriminatif. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato acara Festival 11 di Medan, Sumatera Utara.

Grace merujuk pada hasil penelitian yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University. Dalam penelitian itu disebut partai yang mengaku berlabel nasionalis seperti PDIP dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan Perda-perda Syariah di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA