Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Jabar Kekurangan Lembaga Pemantau Pemilu Independen

Ahad 10 Mar 2019 17:06 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andri Saubani

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kanan).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kanan).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Hanya ada tiga lembaga pemantau independen di Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat (Jabar), sangat kekurangan lembaga pemantau pemilu. Menurut Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Jabar ada 138.144, namun, lembaga pemantau independen (LPI) yang melakukan pengawasan Pemilu di Jabar jumlahnya hanya tiga.

"Lembaga pemantau pemilu yang ada di Jabar jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pemilih yang mencapai 33 juta. Tapi cuma ada tiga lembaga pemantau. Kalau secara nasional kan jumlahnya ada 50," ujar Ratna usai acara Sosialisasi Akreditasi Pemantau Pemilu di Jabar, di Aula Masjid TSM, Ahad (10/3).

Ratna berharap, akan semakin banyak  lembaga pemantau Pemilu di Jabar. Agar, bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

"Kan kalau semakin banyak masyarakat yang terlibat pengawasan maka bisa memperkecil ruang untuk yang akan curang," katanya.

Ratna mengatakan, pada Pemilu 2019 di Jawa Barat kemungkinan tidak akan terlalu banyak diawasi oleh LPI. Karena, hingga saat ini masih sedikit LPI yang mendaftar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turut serta dalam membantu pengawasan pesta demokrasi di tatar Pasundan itu.

"Jawa Barat menjadi titik yang sangat kami perhatikan. Pemilihnya paling banyak (dibanding provinsi lain), ada 33 juta," kata Ratna ).

Ratna mengaku khawatir kondisi ini akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pengawasan pesta demokrasi tersebut. Minimnya pemantau bisa memberi kesempatan yang lebih besar bagi kontestan untuk berbuat curang.

Meski tidak menjelaskan idealnya, menurut dia jumlah inipun masih tergolong sedikit. "Kami berharap semakin banyak yang memantau," katanya.

Minimnya jumlah LPI ini, kata dia, dikarenakan tidak adanya kekuatan finansial dari masing-masing lembaga yang ada. Sebab, negara tidak menyediakan dana untuk pemantauan yang dilakukan LPI.

"Mungkin salah satu faktornya anggaran. Tapi tak bisa kami intervensi, tak bisa kami bantu karena biayanya murni dari lembaganya itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Ratna berharap semakin banyak LPI yang memberikan sumbangsihnya untuk pengawasan pesta demokrasi lima tahunan ini. "Kami mendorong dan membangkitkan para lembaga ini untuk ikut memantau," katanya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suhenti, mengatakan, baru tiga LPI yang sudah mendaftar ke pihaknya untuk turut serta dalam pemantauan pemilu 2019 di provinsi tersebut. Jumlah ini terlalu sedikit dibanding luasnya wilayah dengan jumlah pemilih yang paling banyak.

"Padahal di Jawa Barat ini ada 138.144 TPD. Berapa banyak orang yang dibutuhkan (untuk mengawasi)?" katanya.

Oleh karena itu, Loli mengakui tugas terberat Bawaslu adalah mendorong sebanyak mungkin agar elemen masyarakat turut serta dalam pemantauan pesta demokrasi itu. "Ini tugas terberat, mendorong banyak orang untuk memantau," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA