Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Monday, 5 Syawwal 1442 / 17 May 2021

Kebijakan Baru Cina untuk Redam Dampak Perang Dagang

Ahad 10 Mar 2019 15:23 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Nidia Zuraya

Industri Cina

Industri Cina

Foto: Xinhua
Pemerintah Cina berjanji untuk menciptakan 11 juta pekerjaan baru di perkotaan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina telah meluncurkan serangkaian komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah potensi kerusuhan sosial yang ditimbulkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan ketegangan geopolitik di luar negeri.

Dalam laporan kerja tahunannya kepada Kongres Rakyat Nasional pada Selasa (5/3) lalu, Perdana Menteri Cina Li Keqiang berjanji untuk meningkatkan keamanan pekerjaan, mereformasi sistem medis, memotong tarif internet seluler dan memperluas anggaran pengasuhan anak.

Dilansir South China Morning Post, laporan kerja ini merupakan cetak biru kebijakan tingkat atas yang menguraikan pencapaian dan target strategis utama pemerintah untuk tahun berikutnya dan disajikan selama pertemuan "dua sesi" tahunan badan legislatif dan konsultatif puncak negara.

Fokus perhatian pemerintah Cina tahun ini pada keamanan pekerjaan, khususnya di daerah perkotaan. Selain itu, pemerintah Cina juga mencoba untuk mendorong pertumbuhan domestik yang lesu, meningkatkan pendapatan pribadi dan menekan kenaikan tingkat pengangguran.

Beberapa pusat manufaktur berteknologi tinggi Cina seperti Guangdong dan provinsi Fujian telah terpukul selama tahun lalu oleh perang dagang AS-Cina. Banyak pekerja migran telah di-PHK dari kontrak jangka pendek mereka karena ekonomi telah melambat.

Li berjanji untuk menciptakan 11 juta pekerjaan baru di perkotaan dan untuk menjaga tingkat pengangguran perkotaan di bawah 4,5 persen pada tahun 2019. Tingkat pengangguran perkotaan resmi Cina mencapai 3,8 persen pada akhir tahun lalu. Tetapi survei terpisah dari Biro Statistik Nasional menyebutkan angkanya mencapai 4,7 persen.

"Ketenagakerjaan adalah landasan kesejahteraan, dan sumber kekayaan. Mempertahankan pertumbuhan yang stabil, pertama dan terutama, adalah untuk memastikan lapangan kerja," kata Li.

Perdana menteri juga mengatakan akan ada bantuan untuk kelompok yang kurang beruntung mencari pekerjaan, termasuk lulusan baru universitas, pekerja migran pedesaan dan veteran militer. Selain itu, akan ada pelatihan kejuruan yang lebih baik dan larangan diskriminasi gender dan identitas dalam pekerjaan.

Yang juga menjadi agenda utama adalah target ambisius pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan untuk menciptakan masyarakat yang cukup sejahtera pada tahun 2020. Laporan kerja tahun ini mengatakan 13,86 juta orang pedesaan telah keluar dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan Cina diukur dengan pendapatan rata-rata 1,90 dolar AS per hari.

Liu Xinle, seorang delegasi dari Masyarakat Jiusan, sebuah partai non-komunis yang memiliki banyak ilmuwan di antara para anggotanya, mengatakan telah ada kemajuan yang baik dalam pertempuran melawan kemiskinan, tetapi ada risiko bahwa keuntungan itu bisa hilang.

"Saya khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah kebijakan itu dihapus begitu target tercapai. Orang-orang ini adalah yang termiskin di masyarakat dan bisa jatuh kembali ke dalam kemiskinan setelah kebijakan dibatalkan. Kami tidak bisa tenang," kata Liu.

Janji kesejahteraan sosial lainnya termasuk pemotongan lebih dari 20 persen untuk biaya internet seluler, lebih banyak pengasuhan anak dan layanan untuk orang tua, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan masyarakat dan kontrol farmasi yang lebih ketat setelah serangkaian skandal vaksin tahun lalu.

Tingkat penggantian untuk asuransi penyakit serius akan meningkat dari 50 hingga 60 persen, dan skrining dini untuk kanker juga direncanakan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA