Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

‘Kopdar’, Jurus Kang Emil Sinkronkan Arah Pembangunan

Selasa 05 Mar 2019 15:33 WIB

Red: Sandy Ferdiana

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Green Forest Resort, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/3).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Green Forest Resort, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/3).

Foto: Humas Jabar
Kang Emil siap memperjuangkan aspirasi bupati dan wali kota.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Akselerasi pembangunan di daerah mustahil tanpa sinergitas antara gubernur dan bupati/wali kota. Karena itulah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil rutin menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

Awal pekan ini, Kopdar berlangsung di Green Forest Resort, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. ‘’Setiap tiga bulan, gubernur, bupati dan wali kota berkumpul. Karena ini tiga bulan pertama, hari ini seluruh bupati dan wali kota menyampaikan keinginannya untuk 2020,’’ kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

photo
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar)

Lewat Kopdar kali ini, Emil mengajak bupati dan wali kota untuk menyinkronkan, sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan di Provinsi Jabar. Sinkronisasi itu mencakup pembangunan infrastruktur, baik proyek strategis nasional maupun provinsi.

Emil meminta bupati dan wali kota menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan. ‘’Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya, lewat Kopdar ini disinkronisasi. Karena mobil Jawa Barat ini mau digaspol, mau digeber," tuturnya.

Menurut Emil, setelah aspirasi daerah ini dipahami, kemudian akan diperjuangkan lewat program- program gubernur. Kemudian, Emil meminta dukungkan maksimal dari berbagai pihak.

‘’Semuanya buat rakyat,’’ tegas Emil. Jika setiap aspirasi dan tantangan dikomunikasikan antargubernur dan bupati/wali kota, maka Jawa Barat akan ‘ngabret’.

Emil mengungkap, Provinsi Jabar telah berkomitmen bahwa pembangunan tidak hanya harus melalui pintu APBD. Apabila APBD tidak mencukupi, dirinya siap membantu bupati dan wali kota untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat.

‘’Saya siap juga membantu cari kerja sama dengan swasta, bisa ke bank bjb pakai Kredit Infrastruktur Daerah (Indah), bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR, dana umat, dan lain- lain,’’ katanya. Diungkapkan Emil, ternyata banyak yang baru mengetahui jika sumber dana membangun tidak hanya mengandalkan APBD.

Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daud Achmad mengutarakan, sesuai dengan visi Jabar 2018-2023, yakni  ‘Jawa Barat Juara Lahir Bathin melalui Inovasi dan Kolaborasi’, maka forum komunikasi antargubernur dengan bupati/wali kota perlu terus diintensifkan.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dasar hukum tersebut, kata Daud, bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

‘’Sehingga maksud dari ‘Kopdar’ ini, adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi gubernur dan para bupati/wali kota,’’ katanya. ‘Kopdar’, tegas Daud, merupakan salah satu formula mewujudkan akselerasi pembangunan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA