REPUBLIKA.CO.ID, GENEVA -- PBB mengatakan sebanyak 40 negara sepakat bahwa tahun depan, semua mobil dan kendaraan ringan harus dilengkapi dengan sistem rem otomatis. Amerika Serikat (AS) dan Cina tidak ikut menandatangani kesepakatan yang dipimpin Jepang dan Uni Eropa ini.
Peraturan yang dirilis Selasa (13/2) ini mengharuskan mobil baru dilengkapi dengan teknologi sensor yang memonitor seberapa dekat mobil dengan pedestrian atau benda lain yang berada didekatnya. Sistem ini harus memicu rem otomatis jika tabrakan tidak dihindarkan atau jika pengendara tidak merespon informasi yang diberikan monitor.
Sistem ini bekerja di 'kecepatan rendah' sekitar 60 kilometer per jam atau kurang dari itu. Peraturan ini hanya berlaku di negara yang menandatangani kesepakatan ini. Jadi pemilik kendaraan hari ini tidak harus menambah sistem ini ke dalam mobil atau truk mereka.
AS, Cina dan India anggota forum PBB yang mengadopsi peraturan baru ini. Tapi mereka tidak ambil bagian dalam proses negosiasi karena mereka ingin memastikan dalam industri otomotif peraturan dalam negeri mereka lebih diutamakan dibandingkan peraturan PBB.
Pada tahun 2016 lalu sebanyak 20 pabrik mobil membuat kesepakatan untuk memasang sistem rem darurat dalam semua kendaraan mereka pada bulan September 2022 dengan pemerintah AS. Tapi pabrik-pabrik itu tidak diwajibkan untuk melakukannya.
Berdasarkan laporan keamanan lalu lintas AS, National Highway Traffic Safety Administration pada tahun 2017 lalu sebanyak 4 dari 20 pabrik mobil itu yakni Tesla, Mercedes-Benz, Toyota dan Volvo sudah memasang sistem rem otomatis dihampir setengah model mobil yang mereka produksi.
Sementara itu data dari Highway Loss Data Institute menunjukan 28 persen semua model mobil di AS pada tahun 2019 sudah memiliki sistem rem darurat. Sebanyak 36 persen lainnya hanya menjadi pilihan.
Direktur eksekutif organisasi keselamatan berkendara AS, Center for Auto Safety, Jason Levine mengatakan kurangnya keterlibatan AS dalam forum PBB tentang sistem rem otomatis ini sangat memalukan. AS sempat menjadi negara terdepan dalam sistem keamanan berkendara.
"Ini indikasi lain industri otomotif Amerika Serikat dan pemerintahan (Donald) Trump kurang memiliki kepemimpinan dalam keamanan berkendaraan untuk semua orang," kata Levine.
Juru bicara Komisi Ekonomi untuk Eropa PBB (UNECE) Jean Rodriguez mengatakan regulasi sistem rem otomatis ini akan dimulai di Jepang pada tahun depan. Jepang menjual 4 juta mobil dan kendaraan ringan pada tahun 2018 lalu. Uni Eropa dan beberapa negara tetangga lainnya akan mengikuti pada tahun 2022.
UNECE mengatakan negara-negara yang menandatangani kesepakatan ini ingin lebih pro-aktif dalam memerangi kecelakaan lalu lintas terutama di daerah perkotaan dimana mobil memiliki banyak halangan seperti trotoar, sepeda motor, sepeda dan kemacetan yang membuat mobil saling berhimpitan. UNECE menekankan data yang mengatakan lebih dari 9.500 kecelakaan lalu lintas di Uni Eropa memakan korban.
UNECE yakin sistem rem otomatis setidaknya akan menyelamatkan 1.000 nyawa setiap tahun di Uni Eropa. Ada kekhawatiran peraturan sistem rem otomatis ini membuat kecerdasan artifisial akan mengambil alih kendali dari manusia.
Negara-negara yang menandatangani kesepakatan ini membuat poin yang jelas tentang hal itu. Pengedara harus dapat mengambil kendali atas sistem rem otomatis ini kapan pun melalui setir atau rem kaki.
UNECE mengatakan peraturan baru ini dibangun berdasarkan peraturan PBB yang sudah ada. Sebelumnya truk dan bus juga harus memiliki sistem rem otomatis untuk keamanan dikecepatan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
